Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengambil tindakan tegas terhadap mantan Direktur Utama PT Bank Perekonomian Rakyat Cita Makmur Lestari, Tangerang (BPR Citama). Ia dinyatakan telah melakukan tindak pidana perbankan berupa pengajuan kredit fiktif selama periode Januari 2011 hingga Maret 2015.
“Akibat fraud yang dilakukan mantan Direktur Utama BPR Citama tersebut, BPR Citama mengalami kesulitan likuiditas dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 Desember 2015,” ujar Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto, dalam keterangan resminya, Rabu (27/12).
Setelah serangkaian proses pemeriksaan perkara, tepat pada 15 November 2023 lalu, mantan Direktur Utama BPR Citama dinyatakan secara resmi bersalah. Dia disebut dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan maupun dokumen kegiatan usaha, serta laporan transaksi/rekening bank.
Baca Juga: Demi Jaga Kepercayaan Konsumen, OJK Rilis Peta Jalan Perlindungan Konsumen
Akibatnya, mantan Direktur Utama BPR Citama dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun serta denda Rp 10 miliar atau dapat diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Meskipun begitu, kuasa hukumnya diketahui tidak mengajukan banding, sehingga keputusan dari Pengadilan Negeri Tangerang dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Lebih lanjut, LPS juga melaporkan sejumlah pengurus bank yang diduga melakukan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank) atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Di antaranya adalah mantan pengurus PT BPR Bina Dian Citra Bekasi dan PT BPR KS Bali Agung Sedana Bali, serta PT BPR Sewu Bali, termasuk juga beberapa pihak yang bekerja sama dengan pengurus atau pegawai Bank dan turut serta menikmati hasil fraud tersebut.
“LPS bersungguh-sungguh untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pengurus bank yang nakal dengan harapan para pengurus serta seluruh jajaran pemegang saham perbankan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat memenuhi prinsip kehati-hatian dan melaksanakan tata kelola yang baik menjaga kepercayaan nasabah perbankan di Indonesia serta mewujudkan perekonomian yang sehat," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
