/2022/06/02/2122710377.jpg "Menakar Dampak Pelonggaran Aturan SLIK OJK Demi Dorong KPR Subsidi")
Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Noverius Laoli
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pelonggaran ini bakal memberikan dampak dari sisi permintaan kredit.
“Ruang ekspansi portofolio terbuka lebih lebar, dan dari perspektif bisnis ini jelas positif,” jelas Yusuf.
Namun, Yusuf juga menekankan bahwa pada dasarnya bank bukan sekadar penyalur kredit, melainkan juga pengelola risiko.
Sebelum kebijakan ini pun bank sudah punya ruang untuk menggunakan penilaian sendiri dan tak bergantung pada SLIK.
Maka, pertanyaan pentingnya adalah apakah setelah kebijakan ini bank tetap punya ruang yang cukup untuk menolak debitur yang dianggap berisiko, atau justru ada tekanan implisit untuk lebih longgar demi mendukung program besar pemerintah.
Bagi Yusuf, risiko kualitas kredit bukan sekadar kekhawatiran normatif. Dalam banyak kasus, ia bilang tunggakan kecil justru mencerminkan perilaku keuangan, bukan sekadar kemampuan bayar.
Ketika kelompok tersebut masuk ke dalam pembiayaan jangka panjang seperti KPR dengan tenor belasan hingga puluhan tahun, mereka menjadi lebih rentan terhadap guncangan ekonomi, baik itu kehilangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, atau ketidakstabilan pendapatan.
Baca Juga: Cara Mudah Bersihkan Nama dari SLIK OJK, Pinjaman Lancar!
OJK memang menetapkan ambang batas yang dianggap aman secara agregat, dan itu bisa dipahami dari perspektif stabilitas sistem keuangan.
Namun, Yusuf bilang perlu diingat pula bahwa yang aman di level makro belum tentu sepenuhnya netral di level portofolio masing-masing bank, terutama jika eksposur ke segmen MBR cukup besar.
Di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong perubahan cara bank menilai risiko. Ketergantungan pada SLIK mau tak mau harus dikurangi, dan digantikan dengan pendekatan yang lebih kaya, seperti melihat arus kas, histori transaksi rekening, hingga pola pembayaran utilitas.
“Ini sebenarnya bisa menjadi momentum bagi bank untuk memperbaiki model penilaian kredit agar lebih mencerminkan kondisi riil debitur,” sebutnya.
Karena itu, langkah mitigasi menjadi sangat penting. Menurutnya bank perlu memperkuat credit scoring dengan memanfaatkan data alternatif agar tetap bisa membaca perilaku pembayaran secara akurat.
Verifikasi langsung ke lapangan juga menjadi semakin relevan, terutama untuk debitur sektor informal yang datanya terbatas.
Baca Juga: BTN dan BSN Kuasai 72% Pangsa Pasar KPR Subsidi hingga Maret 2026
Di saat yang sama, Yusuf melihat skema penjaminan perlu dimanfaatkan secara optimal agar risiko tidak sepenuhnya ditanggung oleh bank.
Ia menekankan pengawasan setelah kredit disalurkan juga jangan sampai longgar, terutama di fase awal ketika risiko gagal bayar biasanya mulai muncul.
“Di titik ini, kedisiplinan manajemen risiko akan sangat menentukan apakah ekspansi kredit bisa tetap sehat atau justru menimbulkan tekanan di kemudian hari,” tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
