/2018/06/06/1596555159.jpg "OJK Setujui Merger Dua BPR Syariah di Sumut, Modal Inti Tembus Rp 6 Miliar")
Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan dua Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Sumatra Utara, yakni PT BPR Syariah Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita.
Penggabungan ini dilakukan untuk memperkuat permodalan sekaligus meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing BPRS di wilayah Sumatra Utara.
Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 tanggal 4 November 2026. Kepala OJK Provinsi Sumatra Utara Triyoga Laksito menyerahkan keputusan tersebut kepada pengurus dan calon pengurus BPRS Amanah Insan Cita.
Baca Juga: Jasindo Bidik Peluang dari Lonjakan Mobilitas Libur Nataru
Triyoga menyebut, penggabungan kedua BPRS tersebut merupakan inisiatif untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas usaha.
"Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional," ujar Triyoga dalam keterangan resmi, Rabu (11/11/2026).
Melalui penggabungan tersebut, BPRS Amanah Insan Cita memproyeksikan total asetnya akan melampaui Rp 28 miliar. Sementara itu, modal inti bank hasil penggabungan diperkirakan lebih dari Rp 6 miliar dengan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40%.
Penguatan modal tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan bank dalam mengembangkan produk dan layanan, mengoptimalkan teknologi informasi, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, jangkauan layanan BPRS Amanah Insan Cita juga ditargetkan semakin luas hingga Kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian, akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatra Utara diharapkan meningkat.
Meski telah memperoleh persetujuan OJK, penggabungan kedua BPRS tersebut baru berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar bank hasil penggabungan.
Baca Juga: Nilai IJP Industri Penjaminan Tumbuh 20,7% per September 2026, Ini Kata Asippindo
Triyoga juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat agar BPRS hasil penggabungan dapat tumbuh secara sehat dan berdaya saing.
Konsolidasi ini sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024–2027, khususnya pilar penguatan struktur dan daya saing industri melalui percepatan konsolidasi.
OJK terus mendorong konsolidasi BPR dan BPRS untuk membangun industri perbankan yang lebih sehat, efisien, kompetitif, dan berdaya tahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
