kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.086.000   26.000   1,26%
  • USD/IDR 16.495   138,00   0,84%
  • IDX 7.629   -138,24   -1,78%
  • KOMPAS100 1.066   -21,70   -2,00%
  • LQ45 770   -13,67   -1,74%
  • ISSI 264   -3,56   -1,33%
  • IDX30 400   -6,24   -1,54%
  • IDXHIDIV20 467   -6,08   -1,28%
  • IDX80 117   -1,60   -1,34%
  • IDXV30 130   0,27   0,21%
  • IDXQ30 130   -1,70   -1,29%

Menkeu Baru Diharapkan Tegas dalam Menuntaskan Kasus Jiwasraya


Selasa, 09 September 2025 / 11:12 WIB
Menkeu Baru Diharapkan Tegas dalam Menuntaskan Kasus Jiwasraya
Purbaya Yudhi Sadewa saat dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta (8/9/2025). Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan lewat reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025) menimbulkan reaksi beragam.


Reporter: Inggit Yulis Tarigan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati lewat reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025) menimbulkan reaksi beragam.

Pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, pengalaman Purbaya sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi modal penting dalam memimpin Kementerian Keuangan. 

Terlebih, dalam dua tahun terakhir Purbaya terlibat dalam persiapan Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Baca Juga: Sri Mulyani Resmi Serahkan Jabatan Menkeu ke Purbaya Yudhi Sadewa

“Harapannya, Menkeu baru segera mewujudkan program penjaminan polis sekaligus mendorong peningkatan literasi dan inklusi asuransi kita yang masih rendah, tentu bersama regulator dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Irvan kepada Kontan, Selasa (9/9/2025).

Selain itu, Irvan menekankan agar Menkeu baru segera menyelesaikan kasus gagal bayar Jiwasraya yang sudah delapan tahun terkatung-katung.

Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Gantikan Sri Mulyani, Harta Kekayaannya Capai Rp39,2 Miliar

“Terutama bagi nasabah yang menolak restrukturisasi dan sudah berkekuatan hukum (inkracht) yang jumlahnya Rp 200 miliar. Padahal sudah mendapat rekomendasi bayar dari tiga lembaga negara yaitu BPK, BPKN RI, dan DPD,” tegas Irvan.

Selanjutnya: Ecolab dan SCG Kerjasama Tingkatkan Efisiensi Biaya Operasional

Menarik Dibaca: 5 Rekomendasi Film Horor Berlatar Gereja, Ada Hantu Valak di The Nun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
BOOST YOUR DIGITAL STRATEGY: Maksimalkan AI & Google Ads untuk Bisnis Anda! Business Contract Drafting

[X]
×