kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Nasabah surati Presiden Jokowi minta cabut penyitaan rekening efek WanaArtha


Jumat, 07 Agustus 2020 / 12:52 WIB
Nasabah surati Presiden Jokowi minta cabut penyitaan rekening efek WanaArtha
Pemegang polis WanaArtha Life menyampaikan pendapat di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?terkait kasus dugaan korupsi Jiwasraya, Jumat (7/8).


Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya (Persero) berbuntut panjang. Kasus ini mengharuskan Kejaksaan Agung menyita Sub Rekening Efek (SRE) atas nama PT Asuransi Jiwa Adisaarana Wanaartha sebagai barang bukti perkara itu.

Sub rekening tersebut berisikan dana premi dan kelolaan milik pemegang polis atau nasabah Wanaartha. Sehingga Wanaartha tidak lagi bisa membayarkan nilai manfaat kepada nasabah sejak Februari 2020.

Baca Juga: Restrukturisasi polis nasabah, Jiwasraya masih tunggu kepastian komitmen pendanaan

Wadah "Hope" Nasabah WanaArtha pun mengupayakan agar penyitaan tersebut dicabut. Nasabah telah mengajukan surat keberatan penyitaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim perkara tindak pidana korupsi Jiwasraya.

Tak hanya itu, nasabah melayangkan surat gugatan class action perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pemegang polis Wanaartha melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan No Perkara 592/Pdt.G/2020/PN. JKT.SEL dengan disertai rekapitulasi data ribuan pemegang polis Wanaartha.

"Perwakilan pemegang polis juga akan menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan dan beradab kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah kita pilih dan  percayakan untuk memimpin NKRI dengan penuh amanah dan tanggung jawab secara konstitusional, yang disampaikan melalui Sekretariat Negara Republik Indonesia," ujar Ketua wadah "Hope" Nasabah WanaArtha Wahjudi kepada Kontan.co.id melalui keterangan tertulis, Jumat (7/8).

Wahjudi menjelaskan surat keberatan itu disertai ratusan berkas dokumen polis beserta KTP hingga memenuhi dua buah troli yang diterima petugas pelayanan terpadu satu pintu PN Jakpus.

Baca Juga: Gandeng PasarPolis, Allianz Indonesia pasarkan asuransi melalui aplikasi Gojek

"Surat Keberatan dan Surat Perlindungan Hukum tersebut merupakan salah satu upaya dari pemegang polis untuk meminta perlindungan hukum atas hak-hak ekonomi kami yang telah dirampas yang diduga untuk menambal kerugian negara yang dilakukan oleh para koruptor Jiwasraya yang kini sebagai terdakwa," tambah salah satu nasabah Wanaartha Desy Widyantari.

Nasabah lainnya Hendro Yuwono Salim sangat mengharapkan para pemegang polis dapat segera mendapatkan kembali hak-hak asasinya sesuai konstitusi serta negara hadir memberikan kepastian hukum bagi warganya yang mendambakan terwujudnya kebenaran dan tegaknya keadilan.



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×