Reporter: Nina Dwiantika |
JAKARTA. Rencana penggabungan sistem pembayaran alias national payment gateway (NPG) masih menjadi perdebatan antar sesama industri perusahaan operator ATM (Anjungan Tunai Mandiri) swasta. Meskipun tujuan NPG untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, mereka menilai rencana tersebut sebagai bentuk praktek monopoli sistem pembayaran.
Beberapa industri melontarkan alasan kenapa mereka menolak rencana BI menyatukan sistem pembayaran. Selain alasan monopoli, akan terjadi praktek kartel sistem pembayaran, persaingan bisnis yang tidak sehat karena tidak ada kompetitor, kemudian hanya satu perusahaan operator yang diuntungkan dan tidak menjamin efisiensi biaya perbankan jika hanya menggunakan satu jaringan. "Sebaiknya semua jaringan operator tetap ada," ucap Manager Pemasaran PT Rintis Sejahtera (ATM Prima), Hermawan Tjandra, belum lama ini.
Selain itu, penyatuan tersebut dianggap akan membuat kerugian bagi bank-bank lain yang tidak terhubung dalam jaringan sistem pembayaran yang akan terpilih dalam NPG. Karena, ongkos investasi membuka ATM sangat mahal, terhitung dari tidak mudahnya membuka jaringan dan lokasi penempatan ATM. Sehingga, akan membuat nasabah-nasabah pindah ke bank yang memiliki jaringan tersebut. "Ada bank-bank lain yang menumpang dengan bank yang memiliki jaringan operator yang banyak digunakan oleh bank," tambahnya.
Direktur Utama PT Daya Network Lestari (ALTO) Rudy Ramli sependapat, menurutnya rencana NPG merupakan alat monopoli jaringan pembayaran. Ia berpendapat sebaiknya penggunaan kartu dari berbagai jenis perbankan dapat
digunakan melalui berbagai jenis mesin ATM. "Selain itu, kami tidak pernah diundang dalam pembahasan rencana NPG tersebut," ungkapnya.
Sebelumnya, Direktur Direktorat Sistem Pembayaran BI, Ronald Waas mengatakan, BI tengah mengkaji dua model bisnis NPG tersebut. Pertama, merger semua perusahaan switching. Kedua, membentuk satu perusahaan besar yang mencaplok perusahaan switching lain.
Sumber KONTAN membocorkan, ada satu opsi lain soal model bisnis penggabungan sistem pembayaran tersebut. Yakni interkoneksi jaringan antar sesama perusahaan operator. Sistem kerjanya, akan ada software yang menghubungkan antara jenis bank dengan jenis ATM. Namun, soal siapa yang akan menjadi kepemilikan tunggal masih menjadi pertimbangan.
Himbara dan BI menyangkal
Untuk mendamaikan berbagai kepentingan itu, BI menggelar Focus Group Discussion. Kepala Biro Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran BI Aribowo menargetkan, forum yang mengkaji teknis penggabungan NPG ini rampung akhir triwulan I 2011. Sekadar mengingatkan, dalam penggabungan NPG, BI merestui PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) dan ketiga operator ATM, berkongsi menjadi satu.
Wakil Ketua Himbara Sofyan Basir menyangkal rencana NPG memilih satu jaringan pembayaran sebagai alat monopoli. Melihat tujuan utama dari NPG adalah memudahkan nasabah dan masyarakat bertransaksi. Terlebih, sebagian
besar perbankan sudah terkoneksi dengan ATM LINK. "Bank Mandiri dan Bank BCA memutuskan untuk memiliki satu jaringan, sehingga rencana NPG masih relevan dijalankan," ucap Sofyan.
Aribowo mengungkapkan realisasi rencana NPG masih relevan untuk dilaksanakan sebagai model bisnis untuk tahun 2012. Bank Sentral menegaskan, kajian tersebut bukan untuk kepentingan bisnis satu pihak. Namun untuk kebutuhan industri dan masyarakat. Karena jika sudah terbentuk menjadi satu jaringan sistem pembayaran, BI akan mendorong perusahaan ini masuk pasar modal agar publik bisa mengawasi. Maklum, NPG adalah perusahaan yang bertujuan mendukung pelayanan publik. "Pembicaraan mengenai NPG masih terus berjalan antara regulator dengan industri," tutur Aribowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
