NPL UMKM Kian Memburuk, Bank Perketat Mitigasi Risiko

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kualitas kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menghadapi tekanan.

Bank Indonesia (BI) mencatat, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) UMKM meningkat menjadi 4,68% pada Mei 2026, naik dari 4,62% pada April 2026.

Di sisi lain, penyaluran kredit UMKM memang mulai menunjukkan perbaikan. Hingga Mei 2026, kredit UMKM tumbuh 0,6% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan April yang sebesar 0,2% yoy.

Kenaikan tersebut terutama ditopang kredit usaha menengah yang tumbuh 1,8% yoy, sementara kredit mikro tumbuh 0,6% yoy dan kredit usaha kecil masih terkontraksi 0,3% yoy.

Baca Juga: Harga Emas Melemah, Bisnis Bullion BSI dan Pegadaian Tetap Moncer

Berdasarkan jenis penggunaan, ekspansi kredit UMKM masih ditopang kredit investasi yang melonjak 12,5% yoy. Sebaliknya, kredit modal kerja masih mengalami kontraksi sebesar 4,5% yoy.

Head of Research and Product Development Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, kenaikan rasio NPL UMKM dipengaruhi kombinasi masih lemahnya daya beli masyarakat.

Selain itu, tekanan arus kas pelaku UMKM akibat tingginya biaya dana, berakhirnya relaksasi kredit pascapandemi, hingga semakin selektifnya perbankan dalam menyalurkan kredit sehingga kualitas portofolio kembali mencerminkan kondisi riil debitur.

"Untuk meredam kenaikan NPL, langkah paling efektif adalah memperkuat sistem peringatan dini (early warning system), melakukan restrukturisasi secara selektif terhadap debitur yang masih prospektif, meningkatkan pendampingan usaha dan literasi keuangan UMKM, serta memperkuat penjaminan kredit dan akses pasar," ujar Trioksa kepada Kontan.co.id, Minggu (28/6).

Ia memperkirakan, rasio NPL UMKM masih berpotensi meningkat secara terbatas hingga mendekati 5% pada akhir 2026. Meski demikian, kredit UMKM diperkirakan tetap tumbuh sekitar 7%-9% karena bank masih akan menyalurkan pembiayaan secara selektif dengan lebih mengutamakan kualitas aset dibanding mengejar pertumbuhan secara agresif.

Adapun Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Myrdal Gunarto menilai, kenaikan NPL UMKM dipicu kombinasi tekanan makroekonomi dan efek matematis akibat lambatnya pertumbuhan kredit baru.

Menurutnya, kenaikan BI Rate menjadi 5,75% pada pertengahan Juni 2026 meningkatkan biaya dana (cost of fund) perbankan yang secara bertahap diteruskan ke suku bunga kredit. Kondisi tersebut paling dirasakan pelaku UMKM yang umumnya memiliki margin usaha tipis.

Selain itu, UMKM juga menghadapi kenaikan harga bahan baku akibat pelemahan nilai tukar rupiah serta penyesuaian daya beli masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan kredit UMKM yang masih terbatas membuat baki debet bermasalah dari portofolio lama menjadi lebih dominan sehingga rasio NPL meningkat.

"Mitigasi tidak cukup hanya mengandalkan restrukturisasi pasif. Yang lebih penting adalah memperkuat kapasitas bayar debitur melalui stimulus terhadap sektor riil," kata Myrdal.

Ia menilai, realisasi program turunan Asta Cita seperti Makan Bergizi Gratis dapat menciptakan multiplier effect bagi UMKM yang bergerak di sektor agribisnis, logistik, serta makanan dan minuman sehingga memperbaiki likuiditas dan kemampuan bayar pelaku usaha.

Selain itu, menurut Myrdal, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp 96 triliun hingga Mei 2026 perlu terus dipertahankan, terutama pada sektor produksi yang porsinya mencapai sekitar 63%. Kepastian perpanjangan tarif pajak final UMKM sebesar 0,5% juga dinilai memberi ruang bagi pelaku usaha menjaga arus kas.

Implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 juga disebut, perlu dioptimalkan agar bank tidak hanya menjadi penyalur pembiayaan, tetapi turut membangun ekosistem bisnis dan melakukan pendampingan kepada debitur mikro.

Ia memproyeksikan, pertumbuhan kredit UMKM tahun ini berada di kisaran 3,1%, seiring harapan membaiknya konsumsi domestik dan percepatan realisasi belanja pemerintah pada semester II.

Sementara rasio NPL UMKM diperkirakan mencapai puncaknya pada pertengahan tahun sebelum melandai menuju sekitar 4,2% pada akhir 2026 didukung pemulihan omzet usaha serta langkah write-off yang ditopang pencadangan memadai.

Di sisi perbankan, kualitas kredit mikro Bank Mandiri dinilai masih berada jauh di bawah rata-rata industri. SVP Micro Development and Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan mengatakan, rasio NPL kredit mikro perseroan hingga Mei 2026 tercatat sebesar 1,6%.

"Hingga Mei 2026 kualitas kredit mikro Bank Mandiri tetap terjaga dengan rasio NPL sebesar 1,6%, jauh di bawah rata-rata industri," ujarnya.

Adapun portofolio kredit mikro Bank Mandiri telah melampaui Rp103 triliun dengan fokus pada sektor-sektor produktif. Perseroan menargetkan pertumbuhan kredit mikro sebesar 8,22% secara tahunan pada 2026 dengan tetap mempertahankan rasio NPL di kisaran 1,6%.

Untuk menjaga kualitas aset, Bank Mandiri menerapkan strategi quality growth melalui proses underwriting yang prudent, penguatan early warning system, peningkatan monitoring debitur, restrukturisasi selektif, optimalisasi collection dan recovery, serta evaluasi portofolio secara berkala sesuai risk appetite perseroan.

Sementara itu, Bank Sahabat Sampoerna juga memilih menjaga kualitas aset di tengah tekanan yang dihadapi sektor UMKM.

Direktur Finance & Business Planning Bank Sahabat Sampoerna Henky Suryaputra mengatakan, tekanan daya beli masyarakat dan dinamika ekonomi global memang meningkatkan tantangan bagi pelaku UMKM. Namun berkat mitigasi risiko yang prudent, rasio kredit bermasalah perseroan masih berada dalam batas risk appetite yang telah ditetapkan.

Menurut Henky, langkah paling efektif menekan NPL adalah memperkuat monitoring sejak awal melalui pemanfaatan data analitik dan teknologi sehingga penurunan kemampuan bayar debitur dapat dideteksi lebih dini.

"Rasio pencadangan kami terus dijaga pada level yang sangat baik sehingga volatilitas ekonomi di segmen UMKM tidak langsung mengganggu kesehatan modal maupun profitabilitas perseroan," ujarnya.

Adapun hingga akhir Maret 2026, NPL gross Bank Sampoerna tercatat berada di level 4,51%, turun secara yoy dari Maret 2025 di level 4,81%. Sementara NPL nett tercatat naik ke level 2,70% pada Maret 2026 dari 2,64% di Maret 2025.

Sementara porsi pembiayaan UMKM Bank Sampoerna pada Maret 2026 mencapai 59% dari total portofolio kredit sebesar Rp 11 triliun.

Henky mengatakan, hingga semester I 2026, sekitar 59% portofolio kredit Bank Sampoerna masih disalurkan kepada sektor UMKM, baik secara langsung maupun melalui kemitraan digital dengan lebih dari 50 fintech, koperasi, multifinance, dan institusi keuangan lokal melalui model Bank-as-a-Service (BaaS).

Perseroan juga menargetkan, pertumbuhan kredit yang moderat namun berkualitas dengan mengedepankan penguatan data-driven underwriting, early warning system, restrukturisasi dini, serta pendampingan usaha agar kualitas aset tetap terjaga.

Baca Juga: Meski Harga Emas Tergelincir, Bisnis Bullion BSI Masih Ngacir

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News