Reporter: Ferrika Sari | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur isi portofolio investasi industri asuransi. Hal ini sebagai cara memitigasi risiko terhadap produk asuransi berbalut investasi serta memberikan perlindungan kepada konsumen.
Rencananya, OJK akan mengeluarkan aturan baru untuk melengkapi Peraturan OJK (POJK) Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
“Perbaikan dari sisi regulasi artinya, untuk produk – produk paydi atau dikaitan dengan asuransi akan dibuat regulasi agar lebih prudent,” kata Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) II OJK Moch. Ihsanuddin di Jakarta, Kamis (30/7).
Baca Juga: Dirut baru AJB Bumiputera: Saya siap mengikuti fit and proper test OJK
Dari sisi perlindungan konsumen, aturan ini akan memuat ketentuan dalam proses underwriting sehingga memperjelas transaksi investasi. Namun, ketentuan tersebut masih dibahas dengan para pelaku di industri asuransi.
Sebenarnya, dalam POJK 71 telah mengatur batasan persentase investasi di deposito, saham, surat berharga hingga reksadana. Namun OJK belum mengatur terkait isi portofolio investasi, seperti di reksadana apa saja.
“Tapi yang diatur dalam reksadana, seperti isi reksadana apa saja. Selama ini tidak sampai ke sana dalam pengawasan asuransi,” ungkapnya.
Sebab, OJK tidak punya orang yang ahli dalam menyisir instrumen investasi di pasar modal. Meski demikian, pengalaman kasus gagal bayar sejumlah asuransi membuat OJK kian intensif bertukar informasi dengan Self-Regulatory Organization (SRO) seperti PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
“Kami mulai intensif tukar menukar informasi dari SRO terkait masalah instrumen investasi pasar modal seperti apa,” kata Ihsanuddin.
Ihsanuddin mengatakan, pengawasan hingga menelusuri isi portofolio investasi asuransi belum didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dan keahlian (expertise) di pasar modal. Sebab, pengawasan ini berada di bidang lain.
“Semakin baik kita berkoordinasi terkait instrumen investasi apa saja. Maka saham-saham gorengan lain ke depan tidak ada lagi,” ujarnya.
Baca Juga: Hingga kini, nasabah Jiwasraya belum diajak bahas restrukturisasi polis
Menurut Ihsanuddin, kasus Jiwasraya yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi kejadian luar biasa dan pelajaran berharga bagi regulator untuk semakin baik. Sementara bagi pelaku asuransi jadi lebih prudent. Sebab, mereka tidak bisa asal mengenakan return investasi terlalu tinggi.
“Bagi pemegang polis atau calon pemenang polis harus tahu risiko apa saja dalam asuransi yang ditawarkan. Agen juga dituntut memberikan penjelasan secara komprehensif bukan hanya menjelaskan benefit produk tapi juga dari sisi risiko,” jelasnya.
Atas hal itu, Ihsanuddin prihatin terhadap kasus yang terjadi di industri asuransi. Sebagai regulator, selain mengatur dan mengawasan bisnis proses tetapi juga melakukan pemeriksaan secara langsung dan tidak langsung.
“Kita melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung dalam laporan bulanan, triwulan, per semester dan tahunan. Bahkan memeriksa laporan audit,” imbuhnya.
Baca Juga: Datangi komisi XI DPR, pemegang polis Bumiputera minta kepastian
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
