Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - BANDUNG. Beberapa kasus terkait pinjaman online (pinjol) ilegal yang makin marak terjadi berdampak juga pada jumlah pengaduan yang masuk ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tak tanggung-tanggung, OJK mencatat pengaduan fintech lending menjadi sektor yang paling banyak memiliki jumlah aduan di tahun 2021.
“Awalnya di tahun-tahun sebelumnya tentu yang menjadi top skorer ini perbankan, tahun ini berubah jadi fintech. Perbankan berjumlah 49.000, disusul oleh fintech 50.000 pengaduan yang masuk itu tahun ini dari Januari 2021 sampai November 2021,” ujar Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara dalam media gathering, Sabtu (4/12).
Untuk 50.413 pengaduan yang diarahkan ke fintech, OJK mencatat paling banyak pengaduan terkait perilaku debt collector terhadap nasabah. Sementara itu, di urutan kedua adalah pengaduan terkait legalitas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan produk.
Dari banyaknya jumlah aduan terkait fintech, Tirta pun menilai bahwa saat ini berarti banyak masyarakat yang pinjam di pinjol ilegal karena perilaku debt collector yang menjadi paling banyak dikeluhkan. “Mudah-mudahan ini turun segera setelah pinjol ilegal sudah diberantas. Ini jadi kita lihat ternyata banyak yang pinjamnya itu di pinjol ilegal,” imbuh Tirta.
Baca Juga: Pembiayaan produktif fintech terus melonjak dan diperkirakan lanjut tahun depan
Sementara itu, Tirta menjelaskan aduan di perbankan paling banyak terkait SLIK. Ia bilang banyak nasabah yang mengeluhkan skoring kreditnya yang masih buruk padahal cicilannya sudah dilunasi oleh nasabah.
Sekadar informasi, secara keseluruhan jumlah pengaduan di OJK sepanjang tahun ini hingga 25 November tercatat sudah mencapai 595.521 pengaduan. Adapun, capaian tersebut mengalami kenaikan sekitar 22 kali lipat dari tahun 2017 yang hanya mencapai 25.742 pengaduan.
Menurut Tirta, meningkatnya jumlah pengaduan ini dikarenakan kemudahan masyarakat saat ini dalam melakukan pengaduan ke OJK. Mengingat, tahun 2019, OJK mengubah nomor pengaduan ke 157 yang dinilai mudah diingat.
“Dulu saya kasus-kasus itu masih agak hafal. Kalau orang tanya, oh saya paham kasus yang ini. Sekarang udah ribuan ini jadi bingung kasus yang mana ya? Seperti itu,” pungkas Tirta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
