kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

OJK usul asuransi sosial tak diatur UU Asuransi


Kamis, 04 September 2014 / 18:23 WIB
OJK usul asuransi sosial tak diatur UU Asuransi
ILUSTRASI. Pengunjung mengamati motor listrik Gesits saat pemeran di Tangerang, Banten, Seabtu (12/3). /pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/12/03/2022.


Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan, asuransi sosial tidak tunduk pada Undang-undang Perasuransian yang saat ini masih dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU). Asuransi sosial yang dimaksud, antara lain Jasa Raharja dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan juga BPJS Ketenagakerjaan.

Pasalnya, Dumoly F Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK bilang, asuransi sosial yang notabene menjalani aktivitas usaha tanpa berorientasi pada keuntungan tersebut telah memiliki undang-undangnya masing-masing.

“Usulannya begitu, supaya asuransi sosial nantinya tidak tunduk pada UU Perasuransian. Lazimnya, toh, mereka sudah punya undang-undang sendiri yang mengatur aktivitas usahanya. Lain soal kalau asuransi wajib, seperti asuransi tenaga kerja indonesia (TKI),” ujarnya, Kamis (4/9).

Asal tahu saja, saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan pemerintah terkait, termasuk OJK masih membahas RUU Perasuransian. Dalam proses pembahasan tersebut, DPR dan pemerintah sepakat membagi daftar inventarisasi masalah (DIM) ke dalam tiga buku. Buku 1 berisi 426 DIM. Di antaranya 297 DIM disepakati sehingga dapat langsung diteruskan ke Tim Perumus.

Sementara, 129 DIM lainnya yang terdapat di Buku 1 masih mendapatkan catatan atau tanggapan minor dari fraksi, sehingga pindah ke Buku 2. Buku 2 sendiri berarti masih memerlukan diskusi lebih lanjut antara DPR dan pemerintah. Sedangkan, Buku 3 merupakan DIM yang masih membutuhkan masukan dan pendapat dari pihak lain. Saat ini, Buku 2 dan Buku 3 terdiri dari masing-masing 268 DIM dan 20 DIM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×