Pantau Dampak Penugasan Pemerintah, Stress Test ke Bank Himbara Rutin Dilakukan

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan, stress test terhadap bank-bank Himbara rutin dilakukan untuk memantau dampak pembiayaan penugasan pemerintah. Termasuk pembiayaan utang PT Agrinas Pangan Nusantara untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Suahasil mengatakan, pemantauan tersebut menjadi bagian dari koordinasi KSSK yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selain itu, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pemilik bank-bank Himbara juga menjadi bagian penting dalam melihat kondisi perbankan.

"Di dalam KSSK itu kami semua, Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS, dan Danantara, yang notabene adalah pemilik dari Bank Himbara. Bank Himbara yang mengerjakan KDMP," ujar Suahasil kepada awak media dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia Jakarta, Jumat (25/9/2026).

Menurut Suahasil, keberadaan seluruh lembaga tersebut membuat pemantauan terhadap pembiayaan penugasan pemerintah, termasuk yang dikerjakan Himbara, dapat dilakukan secara menyeluruh.

"Makanya dengan keberadaan bank, dengan keberadaan Danantara di situ, menjadi komplet ceritanya. Ada BUMN yang di situ juga," katanya.

Stress Test Rutin Dilakukan

Suahasil menjelaskan, stress test terhadap sektor keuangan sebenarnya telah dilakukan secara rutin oleh sekretariat KSSK. Hasil stress test tersebut kemudian menjadi bahan informasi bagi para prinsipal KSSK dalam menilai kondisi sistem keuangan.

"Kalau stress test sebenarnya sudah secara rutin dilakukan terus oleh teman-teman di sekretariat KSSK, dan menjadi informasi bagi para prinsipal," ujar Suahasil.

Stress test tersebut antara lain digunakan untuk melihat kondisi ekonomi global, pergerakan ekonomi dunia, serta potensi dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dan sistem keuangan domestik.

"Untuk melihat kondisi ekonomi dunia, untuk melihat bagaimana gerak dari global, lalu kemudian kira-kira seperti apa dampaknya kepada Indonesia ini, selalu kita lakukan," jelasnya.

KSSK sendiri menggelar rapat prinsipal secara berkala setiap tiga bulan. Suahasil menyebut, rapat prinsipal berikutnya akan digelar pada Oktober 2026 dan biasanya akan dilanjutkan dengan konferensi pers untuk menyampaikan hasil pemantauan kondisi stabilitas sistem keuangan.

Lebih lanjut, Suahasil mengatakan, proses pemantauan KSSK dilakukan melalui sejumlah lapisan rapat teknis sebelum hasilnya dilaporkan kepada para prinsipal.

"Tim teknisnya itu berlapis-lapis. Baik lewat sekretariat maupun rapat yang sifatnya bilateral. Kementerian Keuangan dengan OJK, OJK dengan BI, BI dengan LPS dan seterusnya," katanya.

Berbagai isu dan risiko yang dinilai penting akan dibahas dalam rapat-rapat tersebut. Hasil pembahasan kemudian dirangkum dan mengerucut menjadi laporan yang disampaikan kepada para prinsipal KSSK dalam rapat tiga bulanan.

"Mengerucut menjadi laporan kepada prinsipal di KSSK yang rapat tiap tiga bulan tersebut. Ini adalah koordinasi kita semua," ujar Suahasil.

Terkait pembiayaan pembangunan KDMP, sebelumnya Suahasil juga memastikan pemerintah telah menyediakan anggaran dalam APBN 2026 untuk membayar utang jatuh tempo yang digunakan dalam pembangunan koperasi tersebut. Nilai utang tahap awal yang jatuh tempo mencapai sekitar Rp 37 triliun.

Pembayaran utang tersebut akan dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan validasi atas pembangunan KDMP di lapangan.

Adapun total pembiayaan yang disebut pemerintah untuk 80.000 KDMP diperkirakan menelan anggaran Rp 240 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News