Reporter: Ahmad Ghifari | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemegang polis JS Saving Plan PT Asuransi Jiwasraya pada Kamis (6/2) mendatangi Kementerian Keuangan RI untuk menuntut uangnya kembali.
Berdasarkan pantauan Kontan.co.id, para pemegang polis tersebut mulai berada di Kementerian Keuangan RI sejak pukul 09.00 WIB. Para pemegang polis ini tergabung dalam Forum Korban Jiwasraya yang berjumlah 200 anggota yang berdomisili di Jabodetabek dan Surabaya. Sedangkan untuk luar negeri, berasal dari Belanda, Italia, Malaysia, dan Korea Selatan.
Baca Juga: Begini skema bisnis holding asuransi dan penjaminan BUMN
Ida Tumota salah satu perwakilan dari pemegang polis JS Saving Plan mengatakan, negara dalam hal ini Kementerian Keuangan RI selaku bendahara negara wajib bertanggung jawab untuk segera turun tangan untuk melunasi tunggakan kepada nasabah Jiwasraya sejak awal gagal bayar tersebut dengan cara ataupun instrumen apapun termasuk bailout Jiwasraya.
"Kami ke sini untuk menuntut pertanggungjawaban negara kepada hak pemegang polis. Saya mohon kepada Ibu Sri Mulyani, wamen, atau dirjen, mau menerima kami dan kami hanya memberikan surat pernyataan tolong dibayar uang kami yang sudah dijanjikan," kata Ida di Jakarta, Kamis (6/2).
Pemegang polis ini memberikan surat tuntutan atau pernyataan yang terkait pengembalian dana nasabah Jiwasraya kepada Kementerian Keuangan RI. "Kami berikan surat itu karena ketika sudah jatuh tempo, dengan mudahnya bilang, maaf asuransi Jiwasraya gagal berinvestasi. Sehingga keuangan kami ditunda dan bayarnya kapan tidak jelas," kata Ida.
Baca Juga: Wamen BUMN: Jiwasraya bakal dahulukan pembayaran polis pensiunan dan pegawai
Adapun rencana pembayaran akan diutamakan ada pemegang polis tradisional dan rencananya ingin mulai dibayar pada Maret 2020. "Dijanjikan nilai tertentu sama aja merendahkan. Terus nilai kami yang besar gimana dong? Kami di sini pemegang polis dengan dana yang besar, mereka pemegang agak besar tentu punya rencana kan, punya rencana masa depan, kan? Gagal semua. Jujur kami merasa ditipu oleh pemerintah!" ujar Ida.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
