Reporter: Roy Franedya | Editor: Johana K.
JAKARTA. Pemerintah memberikan lampu hijau kepada Bank BNI Untuk melakukan pelepasan saham baru (Right issue) dan
melepas saham green shoe milik pemerintah di BNI. Rencananya, aksi korporasi ini akan dilaksanakan pada tahun ini.
Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, rapat komite privatisasi sudah menyetujui kedua aksi korporasi ini."Kami tinggal menunggu persetujuan dari DPR saja. Sekarang akan segera kami usulkan." ujarnya, Senin (22/3).
Mustafa bilang, pemerintah berencana mengurangi kepemilikan sahamnya menjadi 60%. Saat ini pemerintah memiliki saham di
BNI sebesar 76,36%. "Jadi kami lepas kurang lebih 16% sahamnya," tambahnya. Dari aksi korporasi ini diperkirakan BNI akan memperoleh dana sebesar Rp 6-6,6 triliun.
Namun, Mustafa belum bisa menentukan apakah aksi korporasi ini bisa dilaksanakan pada kuartal I tahun ini. Pasalnya
ada 3 hal yang harus diselesaikan Pemerintah.
Pertama, Revisi Peraturan Pemerintah (PP) no. 40 tahun 2007 tentang kepemilikan saham negara. Dalam aturan ini kepemilikan saham BUMN minimal 70%. "Kami akan ajukan revisi ini kepada Presiden secepatnya," ujarnya.
Kedua, persiapan tambahan anggaran pemerintah dan pemasukan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan
(APBNP) jika kedua aksi korporasi ini dilaksanakan. Ketiga, rincian pemanfaatn dana kedua aksi korporasi ini oleh
BNI."Tiga hal ini akan kita rapatkan pada pertemuan berikutnya, sesuadah pertemuan interdep untuk menyelesaikan
hal ini," tegasnya.
Sekedar catatan, pemerintah memiliki 473,89 juta saham green shoe BNI atau sekitar 4,14%. Pemerintah akan melepas
saham ini pada harga minimal Rp 2.050 per lembar saham.
Sebelumnya, BNI ngotot untuk melakukan aksi korporasi ini untuk memperkuat rasio kecukupan modal atawa capital
adequaty ratio (CAR). Saat ini CAR BNI 13% padahal idealnya CAR BNI 15%.
Tiap menyalurkan kredit Rp 1 triliun CAR BNI akan tergerus 0,1%. Tahun ini BNI, menargetkan pertumbuhan kredit 15% dari penyaluran kredit tahun lalu sebesar Rp 120,84 triliun.
Selain itu, aksi korporasi ini bertujuan untuk mengurangi tagihan pajak. Sebelumnya BNI menanggung pajak 40% dari
laba kotor. Nah dengan kepemilikan saham publik 40% maka BNI akan menanggung pajak sebesar 35%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
