Reporter: Ruisa Khoiriyah | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Pemerintah sudah mantap untuk memperjuangkan agar bank-bank BUMN mendapat pengecualian dari penerapan kebijakan kepemilikan tunggalalias single presence policy yang digulirkan otoritas perbankan, BankIndonesia.
Untuk mengupayakan pengecualian tersebut, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar berniat akan berbicara khusus dengan Gubernur BI terpilih Darmin Nasution untuk memuluskan hajat pemerintah tersebut.
"Kami harap BI nanti bisa yang menyesuaikan regulasinya (untuk pengecualian SPP bank BUMN). Sebelum beliau dilantik nanti saya akan bicara khusus dengan beliau (soal ini)," ujar Mustafa di Jakarta, Senin malam (16/8).
Kementerian Negara BUMN yang tak lain adalah bos besar bank-bank pelatmerah menuturkan, pemerintah terus melobi BI agar bank-bank BUMN bisa dikecualikan dari pelaksanaan asas kepemilikan tunggal tersebut.
"Pembicaraan secara persuasif terus dilakukan dengan BI, gap yang adasudah tidak terlalu besar tinggal menunggu titik temunya. Akan seperti apa saya tidak bisa bilang namun arahnya kami minta untuk mempertahankan kondisi sekarang," jelas Mustafa.
Dia menambahkan, jika bank BUMN tidak dikecualikan dari kebijakan tersebut maka akan sangat berat bagi pemerintah untuk memenuhinya."Berat sekali menyatukan empat bank, keempat bank ini sudah segmentatif," kata Mustafa. Keempat bank yang dimaksud adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN.
Bank Mandiri misalnya, ujar Mustafa, sudah melewati masa merger empat bank dengan proses yang memakan waktu tak singkat.
"Kalau ditambah holding lagi alangkah beratnya. BRI juga besar, dan seterusnya,"jelasnya. BRI dan BTN pasarnya sudah sangat segmentatif jadi memangakan susah. Adapun Mandiri dan BNI yang banyak dinilai cukup mirip pasarnya, menurut Mustafa, tetap saja akan sulit jika disatukan.
Dia menerangkan, sejatinya saat ini konsep holding bank BUMN sudah berjalan. Kementerian Negara BUMN selama ini berjalan sebagai holdingnya. "Sekarang ini holdingnya ya Kementerian Negara BUMN. Sayakan bisa sharing satu komisaris. Misalnya di Mandiri kurang UKM-nyamaka saya taruh Khrisna Wijaya di sana. BNI juga," jelas Mustafa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
