Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Selain kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut juga melahirkan kesepakatan baru dengan asosiasi asuransi swasta.
Kemarin, Senin (22/12), pada pertemuan lainnya, Togar Pasaribu, Pjs Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menuturkan, pihaknya melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, perwakilan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan pihak terkait lainnya.
“Dalam pertemuan itu, salah satunya, disepakati mengenai pendaftaran peserta perusahaan melalui asuransi swasta. Tetapi, ini baru secara lisan, belum dituangkan dalam perjanjian,” ujarnya kepada KONTAN, kemarin.
Namun, Togar mengaku tak tahu menahu pertemuan antara BPJS Kesehatan dengan Apindo yang antara lain membuahkan hasil pembayaran, koordinasi manfaat dan penyesuaian lainnya di badan usaha dilakukan paling lambat 30 Juni 2015 dengan pendaftaran tetap pada 1 Januari 2015.
“Pada prinsipnya, kami setuju dan mendukung program BPJS Kesehatan. Tetapi, kami jangan cuma disuruh mendaftar. BPJS Kesehatan juga harus siap infrastrukturnya, teknologi informasinya dan sistemnya, sehingga pendaftaran mudah dilakukan,” imbuh dia.
Sekadar informasi, perdebatan alot antara penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional dengan asuransi swasta sebelumnya terjadi karena addendum koordinasi manfaat alias Coordination of Benefit yang lahir akhir Oktober 2014 lalu.
Addendum itu telah mengubah kesepakatan awal antara BPJS Kesehatan dengan sekitar 30 asuransi swasta yang telah meneken kesepahaman. Seperti, pendaftaran peserta perusahaan dilakukan melalui BPJS Kesehatan, rujukan berjenjang dan fasilitas kesehatan yang diikutkan dalam koordinasi manfaat hanya 16 rumah sakit dari yang diajukan sebanyak 1.200 rumah sakit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
