kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Penerbitan obligasi multifinance melambat di awal tahun


Minggu, 21 April 2019 / 14:58 WIB
Penerbitan obligasi multifinance melambat di awal tahun


Reporter: Ferrika Sari | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerbitan surat utang industri multifinance cenderung melambat di awal tahun. Sejak bulan Januari hingga Februari 2019, penerbitan obligasi turun tipis dibandingkan tahun lalu.

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai Februari 2019, penerbitan surat utang multifinance turun 1,02% menjadi Rp 73,26 triliun. Sementara sampai Januari 2019, penerbitan surat utang juga menyusut 3,61% menjadi Rp 71,72 triliun.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno tidak menjelaskan secara gamblang alasan kenapa penurunan penerbitan surat utang tersebut. Yang jelas, kata dia, penerbitan surat utang mempertimbangkan aspek kebutuhan pendanaan dan strategi bisnis di masing-masing perusahaan.

“Ada perusahaan yang menargetkan obligasi di awal tahun, dan ada juga yang melanjutkan skema pendanaan tahun di sebelumnya. Karena setiap perusahaan punya strategi yang berbeda-beda,” kata Suwandi kepada Kontan.co.id, belum lama ini.

Suwandi menegaskan bahwa multifinance yang bisa menerbitkan surat utang adalah perusahaan besar dan mempunyai rating obligasi tinggi. Tingkat rating tersebut memberikan kepercayaan bagi investor untuk berinvestasi di instrumen obligasi yang diterbitkan perusahaan multifinance.

Biasanya, para investor berasal dari perusahaan dana pensiun yang ingin memenuhi batas minimal investasi di surat berharga negara (SBN) di awal tahun.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/2016 tentang investasi bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Dalam aturan ini menjelaskan bahwa batas investasi perusahaan dana pensiun ke instrumen SBN yaitu minimal 30% dari total investasi perusahaan.

“Pembeli obligasi korporasi ini adalah perusahaan dana pensiun karena mereka harus memenuhi ketentuan investasi ke obligasi minimal 30% di awal tahun. Kalau dipenuhi di pertengahan tahun maka mereka akan sulit,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×