BTN Salurkan KPR Rp 552 Triliun, Kuasai 69% Pasar KPR Subsidi

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat total penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) mencapai Rp 552 triliun hingga September 2026. BTN juga menguasai 69% pangsa pasar KPR subsidi, memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama pembiayaan perumahan nasional.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, BTN terus mentransformasi bisnis untuk memperluas layanan keuangan bagi keluarga Indonesia. Strategi tersebut dilakukan dengan mengembangkan ekosistem perumahan, memperluas pembiayaan hunian, serta mempercepat digitalisasi layanan.

"Transformasi ini kita jalankan dengan tetap mempertahankan mandat BTN dalam mendukung pembiayaan perumahan nasional, sembari memperluas layanan ke berbagai produk dan kebutuhan finansial keluarga Indonesia," kata Nixon dalam siaran pers, Senin (26/10/2026).

Baca Juga: Saham Big Banks Kompak Melemah pada Perdagangan Sesi I Senin (26/10/2026)

Berdasarkan data BTN, pangsa pasar BTN di sektor pembiayaan perumahan mencapai 39% pada Juni 2026. Sementara itu, pangsa pasar KPR subsidi tercatat sebesar 69% hingga September 2026.

BTN juga memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). BTN turut menggandeng komunitas dan organisasi profesi untuk menjangkau pekerja sektor informal.

Sepanjang Januari hingga September 2026, penyaluran program perumahan BTN melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga mencapai 35.808 unit.

Program tersebut menyasar sejumlah kelompok masyarakat, mulai dari guru, tenaga kesehatan, awak media, buruh, pegawai BKKBN, anggota Polri, hingga masyarakat di Provinsi Maluku.

"Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN untuk memperluas akses kepemilikan rumah secara inklusif, termasuk bagi kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap," ujar Nixon.

Selain pembiayaan kepemilikan rumah, BTN memperkuat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) untuk mendukung sisi pasokan dan permintaan di sektor perumahan.

Dari sisi pasokan, BTN bekerja sama dengan lebih dari 8.000 mitra pengembang. Pembiayaan juga menyasar kontraktor, pemasok, distributor, hingga toko bahan bangunan yang terlibat dalam rantai pasok perumahan.

Sementara dari sisi permintaan, pembiayaan diarahkan kepada calon debitur potensial, termasuk wiraswasta, merchant BTN, serta nasabah dengan riwayat kredit yang baik.

Berdasarkan data per 20 Oktober 2026, realisasi plafon KPP BTN mencapai Rp 6,16 triliun kepada 9.236 debitur. Nilai tersebut terdiri atas Rp 4,02 triliun untuk sisi pasokan dan Rp 2,14 triliun untuk sisi permintaan.

BTN juga menggenjot digitalisasi untuk memperluas layanan di luar pembiayaan perumahan. Platform digital BTN yang diluncurkan pada Februari 2025 mencatat sekitar 4,3 juta pengguna hingga Juni 2026, tumbuh 62,4% secara tahunan.

Nilai transaksi melalui platform tersebut mencapai Rp 67 triliun pada Juni 2026, meningkat 55,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 43 triliun.

Layanan yang dikembangkan mencakup pembayaran, pembiayaan, kebutuhan gaya hidup, perjalanan, tiket, voucher, hingga produk terkait properti.

Baca Juga: NPL Bank Mandiri Turun Jadi 0,98% pada Kuartal III 2026

Dari sisi operasional, BTN memodernisasi sistem perbankan serta memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan optical character recognition (OCR).

BTN juga menargetkan waktu penyelesaian proses kredit konsumer menjadi lima hari melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses pengajuan.

Di tengah transformasi bisnis, BTN tetap menjaga kualitas aset. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) konsolidasian tercatat sebesar 3,0% pada Juni 2026.

BTN juga mengembangkan pembiayaan perumahan berkelanjutan melalui program Rumah Rendah Emisi. Hingga Juni 2026, BTN bersama pengembang mitra telah membangun sekitar 18.000 unit rumah rendah emisi. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 200.000 unit pada 2030.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News