Reporter: Adhitya Himawan | Editor: A.Herry Prasetyo
JAKARTA. Gelembung (bubble) harga rumah dan kredit properti sepertinya sulit dibendung. Harga rumah terus meroket, seiring maraknya aksi para spekulan. Upaya Bank Indonesia (BI) mengerem laju kredit pemilikan rumah (KPR) melalui beleid loan to value (LTV) masih belum efektif
Yang terjadi, justru masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah terpaksa turun kelas. Demi menghindari LTV, mereka memilih rumah tipe kecil, berukuran luas bangunan sampai 36 m². Menurut survei harga properti residensial BI di kuartal III-2013, kenaikan penjualan rumah tipe ini 43,68%, di atas rata-rata, yakni 39,8%.
Hampir pasti, mereka memanfaatkan fasilitas KPR. Survei itu menyebutkan, 76,68% konsumen memilih KPR sebagai fasilitas pembelian hunian, terutama rumah tipe kecil.
Wajar, KPR menjadi tumpuan pertumbuhan kredit perbankan. Terbukti, per kuartal III 2013, penyaluran KPR dan kredit pemilikan apartemen (KPA) mencapai Rp 274,46 triliun. Jumlah tersebut melesat 5,61% ketimbang kuartal sebelumnya. Sementara, pertumbuhan kredit perbankan per kuartal III 2013 cuma 0,17%.
BI sendiri berupaya mengerem laju KPR dan spekulan melalui aturan LTV sejak Maret 2012. Bahkan mulai Oktober lalu, BI memperbesar uang muka fasilitas KPR rumah kedua dan seterusnya. Tapi, melihat harga rumah dan maraknya aksi para spekulan, sepertinya pengetatan aturan LTV belum tentu cespleng.
Sekretaris Perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Muhammad Ali menilai: penyaluran KPR hingga akhir tahun masih kencang. 'Target kami adalah debitur yang mencari rumah pertama dan biasanya tipe kecil," kata Ali.
Jahja Setiatmadja, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA), memperkirakan pertumbuhan KPR di akhir tahun akan sedikit melambat, lantaran pengetatan aturan KPR. "Target pertumbuhan KPR BCA akhir tahun ini hanya 23%," kata Jahja.
Direktur Keuangan Bank Tabungan Negara (BTN), Saut Pardede, memperkirakan penyaluran KPR hingga akhir tahun turun di 24%-25%. Akhir tahun lalu, penyaluran KPR BTN tumbuh 26%. Tampaknya, BI dan pemerintah harus mencari solusi ekstra demi mengerem bubble properti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
