/2025/09/17/933804551.jpg "Peran Bank Penting Mengawal Program Pemerintah")
Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari pemberdayaan UMKM, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga program Makanan Bergizi Gratis (MBG), membutuhkan dukungan pendanaan yang besar dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, perbankan memegang peran sentral sebagai mitra strategis pemerintah, terutama dalam memastikan ketersediaan pembiayaan yang memadai agar berbagai agenda pembangunan tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Bank Mandiri salah satu yang berkomitmenmendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan struktur keuangan yang solid. Selaras dengan perannya sebagai mitra strategis pemerintah, bank ini mengarahkan optimalisasi struktur keuangan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional melalui pembiayaan dan penguatan ekosistem yang terintegrasi.
“Kami terus mendorong pembiayaan yang selektif dan terukur di seluruh segmen, dengan fokus pada sektor produktif yang mendorong ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja. Pendekatan ini memungkinkan Bank Mandiri menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memastikan kualitas aset tetap terjaga,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Riduan dalam keterangannya belum lama ini.
Baca Juga: BNI Dukung Pembiayaan Perumahan di Singkawang
BRi juga siap mendukung program gentengisasi yang diinisiasi pemerintah, salah satunya melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, perseroan berperan strategis memfasilitasi pembiayaan antara pengusaha genteng dan pengembang perumahan. Skema pembiayaan diberikan setelah terdapat kontrak kerja sama antara produsen genteng dan developer atau pengguna akhir.
“BRI berada di tengah. Setelah ada kontrak antara pengusaha genteng dan developer atau user, kami siap memfasilitasi pembiayaannya,” ujar Hery, Senin (2/3)
Sementara itu, Dosen dan Peneliti Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Unpad, Deviana Yuanitasari, menilai program berskala nasional tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan fiskal. Skala, jangkauan, dan keberlanjutan program menuntut sistem perbankan dengan fundamental keuangan yang kuat.
Menurutnya, bank merupakan pilar utama intermediasi pembiayaan pembangunan, termasuk untuk UMKM. Perannya bukan sekadar menyalurkan kredit, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dan memperkuat struktur ekonomi rakyat.
Baca Juga: BCA Selektif Salurkan Pembiayaan Sektor Batubara
Pembiayaan UMKM membutuhkan bank dengan permodalan solid dan manajemen risiko yang andal, mengingat sektor ini beragam dan memiliki profil risiko berbeda. “Tanpa bank yang kuat, pembiayaan berpotensi tidak berkelanjutan dan sulit membentuk ekosistem ekonomi yang kokoh.” kata Deviana.
Dalam program MBG, kebutuhan pembiayaan juga bersifat sistemik. Program ini membentuk rantai pasok panjang, dari petani, peternak, nelayan, UMKM pangan, hingga distribusi dan penyedia jasa. Seluruh mata rantai tersebut memerlukan modal kerja dan pembiayaan operasional yang berkelanjutan.
Artinya, kata dia, bank harus memiliki kapasitas pembiayaan massal serta sistem pengelolaan risiko berbasis ekosistem, bukan sekadar pembiayaan individual. Peran bank juga krusial dalam pembangunan infrastruktur yang identik dengan pembiayaan jangka panjang, nilai besar, dan risiko tinggi, termasuk dalam skema kemitraan pemerintah-swasta.
Hanya bank dengan struktur permodalan sehat dan tata kelola risiko yang baik yang mampu menopang pembiayaan tersebut tanpa menimbulkan tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan. “Karena itu, keberadaan bank yang kuat secara fundamental bukan sekadar kebutuhan teknis industri perbankan, melainkan prasyarat struktural bagi keberhasilan pembangunan nasional.” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
