Reporter: Ahmad Ghifari | Editor: Tendi Mahadi
Termasuk pihak Polres Metro Jakarta Utara menerapkan pasal Undang-Undang pasal 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dimana akan menjerat korporasi yang menerapkan tindak pidana ini.
Saat melakukan penggerebekan, menurut Budhi di dalam perjanjian term of conditions antara PT Vega Data Indonesia dan PT Barracuda Fintech Indonesia dengan nasabah, keduanya mencantumkan bahwa diawasi oleh OJK. Masyarakat hendaknya teliti juga, untuk terlebih dahulu cek di website OJK perusahaan fintech mana saja yang legal agar tidak tertipu oleh fintech ilegal.
"Fintech ilegal ini, dari perusahaan ada semacam SP1 dan SP2 kepada desk collection-nya. Jadi, apabila tidak memenuhi target, maka mereka akan diberikan peringatan dan sampai dua kali, karyawan akan dikeluarkan. Sehingga mereka dituntut dan melakukan segala cara dan upaya yang pada akhirnya justru melanggar peraturan hukum," kata Budhi.
Baca Juga: Asosiasi angkat bicara soal penggerebekan kantor fintech lending ilegal
"Dalam term of conditions-nya, data yang ada pada nasabah itu boleh diangkat dan diambil sehingga ini yang menjadi kunci bagi mereka sehingga dapat menyebar luaskan kepada pihak lain,"tambahnya.
Budhi mengatakan melakukan penindakan karena adanya laporan dari masyarakat, ini diibaratkan sebagai bom waktu yang akan meledak pada waktu tertentu. Saat diawal melakukan transaksi pinjaman mungkin tidak ada masalah, namun seiring berjalannya waktu ketika nasabah kesulitan untuk mengembalikan uang, setelah itu adanya tindakan teror yang dilakukan kepada nasabah.
