Prabowo Minta Bunga Kredit 5%, Ini Respon Bank Himbara

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana Prabowo Subianto mendorong penyaluran kredit rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun menuai beragam respons, termasuk dari kalangan perbankan pelat merah.

Kebijakan ini dinilai berpotensi memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait risiko perbankan dan stabilitas industri.

Seperti diketahui, rencana tersebut disampaikan Presiden dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden menyoroti masih tingginya bunga pinjaman yang dihadapi masyarakat kecil, bahkan disebut bisa mencapai 70% per tahun.

Baca Juga: DBS Ungkap Tren Kenaikan Tabungan Valas di Tengah Tekanan Rupiah

Presiden pun mengaku telah memerintahkan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyalurkan kredit dengan bunga maksimal 5% dalam satu tahun.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Commercial Banking Bank Tabungan Negara (BTN), Hermita, mengatakan BTN pada prinsipnya mendukung kebijakan pembiayaan berbunga rendah, khususnya untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurutnya, BTN sejatinya telah lebih dulu menjalankan skema serupa melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan bunga tetap 5% sepanjang tenor.

Saat ini, BTN juga tercatat sebagai bank dengan penyaluran KPR FLPP terbesar di Indonesia.

Hermita menambahkan, dalam implementasi kebijakan baru ini, BTN akan terus berkoordinasi dengan regulator dan pemangku kepentingan agar penyaluran kredit tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

“Terkait rencana tersebut, tentunya BTN akan berkoordinasi dengan regulator agar penyaluran kredit tetap sesuai prinsip kehati-hatian,” jelasnya kepada Kontan, Senin (4/5/2026).

Untuk menjaga kualitas aset, BTN akan menyusun kebijakan penyaluran kredit yang lebih terukur. Di sisi lain, dari aspek pendanaan, BTN mengandalkan penguatan dana murah atau current account saving account (CASA) guna menjaga efisiensi biaya dana.

Baca Juga: Dana Murah Tembus Rp1.000 triliun, Cost of Fund BRI Turun ke 2,3% di Triwulan I 2026

BTN juga terus mendorong digitalisasi layanan melalui aplikasi Bale by BTN serta memperluas ekosistem untuk meningkatkan penghimpunan dana murah.

“Peningkatan digitalisasi dan pengembangan ekosistem menjadi strategi utama dalam memperkuat struktur pendanaan yang lebih efisien,” imbuh Hermita.

Senada, Corporate Secretary Bank Mandiri (BMRI), Adhika Vista, menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah. Namun, pihaknya masih menunggu kejelasan petunjuk teknis terkait skema dan mekanisme penyaluran kredit tersebut.

Menurutnya, desain program akan menjadi faktor kunci agar tujuan peningkatan akses pembiayaan tetap berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas industri perbankan.

“Bank Mandiri akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk seleksi debitur yang terukur dan monitoring kualitas kredit,” ujarnya.

Sementara itu, Bank Negara Indonesia (BBNI) juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Commercial Banking BNI, M Iqbal, mengatakan dukungan tersebut telah diwujudkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk KUR Super Mikro dengan bunga mulai dari 3%.

“Pada prinsipnya, BNI sebagai bagian dari BUMN mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM,” ujarnya.

Baca Juga: BCA Implementasikan QRIS Cross Border di China

Ia menegaskan, implementasi kebijakan kredit berbunga rendah tetap akan mengikuti ketentuan resmi dari pemerintah dan regulator.

Dari sisi risiko, BNI memastikan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui penguatan proses penilaian kelayakan usaha, pemanfaatan data dan teknologi, serta dukungan skema penjaminan untuk menjaga kualitas kredit tetap sehat.

Sementara dari sisi likuiditas, BNI mengaku memiliki struktur pendanaan yang memadai untuk mendukung penyaluran kredit program. Pembiayaan akan difokuskan pada pelaku UMKM produktif yang memiliki kelayakan usaha baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News