Prima Executive Gathering: Jaga Keamanan Sistem Keuangan Indonesia

Reporter: Harris Hadinata | Editor: Harris Hadinata

KONTAN.CO.ID - DENPASAR. Seiring menguatnya  transformasi digital di industri keuangan, perusahaan keuangan menghadapi ancaman baru. Ancaman tersebut di antaranya fraud hingga serangan siber. Karena itu, perlu adanya penguatan resiliensi sistem keuangan hingga sistem pembayaran.

Hal tersebut terungkap dalam forum Prima Executive Gathering 2025, yang digelar di The Mulia Resort, Bali, Kamis (23/10) lalu. Forum yang digelar PT Rintis Sejahtera ini mempertemukan lebih dari 200 peserta, yang berasal dari perbankan, fintech, lembaga keuangan non bank, dan mitra industri lain.

Wakil Presiden Direktur Rintis Abraham J. Adriaansz memaparkan, sangat penting memperkuat kolaborasi antara anggota, mitra RINTIS, dan regulator, untuk meningkatkan keamanan, keandalan, mitigasi risiko fraud dan serangan siber.

Selain itu, pelaku industri keuangan juga perlu mengakselerasi inovasi untuk mendorong pertumbuhan yang agresif. Ini dilakukan sejalan dengan peningkatan resiliensi. “Peningkatan resiliensi bukan berarti menahan inovasi, melainkan memastikan setiap langkah inovasi bermuara pada fondasi keamanan yang kuat,” ujar Abraham.

inBaca Juga: OJK Minta Maybank Indonesia Selesaikan Kasus Fraud di Cilegon

Salah satu pembicara dalam forum ini, James Daniels, Senior Vice President FIME, Head of Asia Pacific, menekankan, resiliensi sistem pembayaran hanya dapat dicapai melalui inovasi dan kolaborasi yang memperkuat kemandirian infrastruktur nasional.

Menurut Daniels, kunci pencapaian resiliensi pertumbuhan yang progresif adalah pengembangan berkelanjutan kluster infrastruktur sistemik sistem pembayaran domestik, pengembangan digital identity yang sesuai tatakelola industri, serta penguatan jalur pembayaran account-to-account (A2A).

Vice President Special Projects FIME Neil McEvoy juga mengingatkan potensi dan ancaman dari kemajuan komputasi kuantum yang berpotensi melemahkan sistem enkripsi yang saat ini melindungi data sensitif. Di antaranya transaksi keuangan dan informasi pribadi.

Karena itu, sebagai langkah antisipatif, sangat penting bagi lembaga keuangan, self-regulatory organization (SRO), dan otoritas berkolaborasi dengan memetakan kesiapan industri dalam mengadopsi Post-Quantum Cryptography (PQC), untuk memperkuat keamanan sistem pembayaran dan menjaga kepercayaan publik.

Baca Juga: Ekonom Soroti Maraknya Fraud di Startup, Kepercayaan Investor Terancam

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perluasan adopsi digital dan penguatan manajemen risiko, sebagaimana arah kebijakan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang digagas oleh Bank Indonesia.

Filianingsih menyebut, Bank Indonesia saat ini tengah melakukan uji empiris atas rancangan ketentuan baru terkait pengaturan industri sistem pembayaran, dengan melibatkan industri dan kementerian/lembaga terkait. Ini dilakukan guna memastikan kebijakan yang dibuat bisa diaplikasikan dan diimplementasikan.

Filianingsih juga menegaskan, sinergi dan kolaborasi antara regulator dan industri merupakan kunci untuk memperkuat literasi digital, perlindungan data pribadi, serta mitigasi risiko siber secara menyeluruh, dan pengembangan sistem pembayaran yang inklusif.

Forum yang mengusung tema Beyond Resilience, Accelerating Impacts – Progressive Growth ini dibuka oleh Abraham bersama Ketua Umum ASPI Santoso, Sekretaris Jenderal PERBANAS Anika Faisal, dan Direktur Operasional Bank BPD Bali I Gede Bagus Setia Yasa.

RINTIS juga menggelar PRIMA Awards 2025. Dalam ajang ini, RINTIS memberikan penghargaan kepada 28 mitra terbaik Jaringan PRIMA.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News