kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45926,73   11,38   1.24%
  • EMAS1.325.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Prospek Penyaluran Kredit di Sektor Hilirisasi Berpeluang Tumbuh pada 2023


Senin, 23 Januari 2023 / 15:50 WIB
Prospek Penyaluran Kredit di Sektor Hilirisasi Berpeluang Tumbuh pada 2023


Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Noverius Laoli

Ia melanjutkan, dalam menyalurkan kredit, BCA selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan manajemen risiko yang disiplin. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis, BCA berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. 

Sebelumnya, himpunan Bank Bank Milik Negara (Himbara) berkomitmen mendukung langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk hilirisasi industri di dalam negeri.

Ketua Himbara Sunarso mengatakan, Jokowi memberikan arahan agar semua pihak mendukung hilirisasi industri. Untuk itu, sektor perbankan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi, terutama hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam. 

Baca Juga: Temui Presiden Jokowi, Bankir Nyatakan Berkomitmen Dukung Proses Hilirisasi Industri

“Bahwa hilirisasi bagian daripada point of no return. Tadi ditegaskan kembali oleh Bapak Presiden bahwa hilirisasi ini tidak bisa berhenti, tidak bisa kembali. Maka industri perbankan komit untuk mendukung proses hilirisasi agar seluruh rangkaian nilai tambahnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” ujar Sunarso yang juga Direktur Utama BRI.

Terkait hilirisasi industri ini, Jokowi sebelumnya telah menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri yang diyakini akan menjadi lompatan besar peradaban negara.  

Baca Juga: Eksportir Ungkap Penyebab DHE Tak Betah Berlama-lama di Dalam Negeri

Sejak tiga tahun lalu, Jokowi sudah melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor tersebut dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri.

Dengan pelarangan ekspor itu, Jokowi menilai Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan, dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp 17 triliun menjadi sekitar Rp 360 triliun.  

Atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut, Indonesia kini serius melakukan banding atas kekalahan gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi juga mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antarnegara, sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×