Reporter: Aura Putri | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mengejar target penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga penghujung 2026. Hingga 21 September 2026, realisasi penyaluran baru mencapai 154.034 unit atau sekitar 44% dari target 350.000 unit.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar 196.000 unit rumah yang perlu disalurkan dalam waktu sekitar tiga bulan hingga akhir tahun. Untuk mendorong percepatan, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan rencana akad massal sekitar 71.000 unit pada Desember 2026.
Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan menilai target penyaluran tersebut cukup berat untuk dicapai apabila melihat perkembangan realisasi hingga saat ini.
"Realisasi FLPP yang baru sekitar 44% membuat target tambahan hampir 196 ribu unit dalam tiga bulan cukup menantang," ujar Trioksa kepada Kontan, Kamis (24/9/2026).
Menurut Trioksa, rencana akad massal pada Desember dapat menjadi akselerator penyaluran apabila berasal dari pipeline debitur dan rumah yang memang sudah siap. Namun, percepatan tersebut tetap perlu memperhatikan kualitas pembiayaan.
“Risikonya justru muncul jika percepatan volume mengurangi kualitas verifikasi kemampuan bayar, ketepatan sasaran, kualitas rumah, dan keterhunian, karena pada akhirnya dapat meningkatkan Non Performing Loan (NPL) dan biaya kredit bank penyalur,” jelas Trioksa.
Baca Juga: Penyaluran FLPP Masih 44% dari Target 2026, Ini Hasil Kinerja Beberapa Bank Penyalur
Di sisi lain, tantangan penyaluran FLPP juga berasal dari ketersediaan rumah subsidi. Direktur Utama BPD DIY Santoso Rohmad mengatakan, mahalnya harga tanah menjadi salah satu kendala penyediaan rumah FLPP di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu, harga bahan bangunan juga mengalami kenaikan.
“Mengusulkan ke BP Tapera apakah bisa untuk menaikkan harga rumah FLPP,” ujarnya dikutip dari laman resmi BP Tapera, Rabu (23/9/2026).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta BP Tapera melakukan pembenahan dan mencari solusi atas berbagai hambatan penyaluran untuk mempercepat realisasi FLPP.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah langkah percepatan, termasuk rencana akad massal pada Desember yang mencakup rumah tapak dan rumah susun subsidi.
“Kami juga menyiapkan percepatan realisasi melalui rencana akad massal pada Desember mendatang, yang tidak hanya mencakup rumah tapak subsidi, tetapi juga rumah susun subsidi,” jelas Heru dikutip dari laman resmi BP Tapera, Senin (21/9/2026).
Baca Juga: KPR FLPP 40 Tahun Belum Bisa Diajukan, BTN Masih Tunggu Aturan BP Tapera
Bank Perkuat Penyaluran FLPP
Mengutip situs resminya pada Selasa (22/9), realisasi FLPP mencapai 150.750 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp18,75 triliun per 16 September 2026.
Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi penyalur terbesar dengan 69.358 unit, disusul Bank Syariah Nasional (BSN) sebanyak 37.001 unit, Bank Rakyat Indonesia (BRI) 16.564 unit, dan Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 10.969 unit.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan entitas anaknya, PT Bank Syariah Nasional (BSN), menjadi dua bank dengan penyaluran FLPP terbanyak. Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, posisi BTN dan BSN pada dua peringkat teratas menunjukkan besarnya peran pembiayaan konvensional dan syariah dalam memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi.
“Capaian ini menunjukkan kuatnya kapasitas, jaringan, dan pengalaman kami dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah pertama, baik melalui skema konvensional maupun syariah,” ujar Nixon dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (24/9/2026).
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) juga terus memperkuat penyaluran FLPP dengan memperluas sosialisasi dan sinergi bersama pemerintah serta pelaku industri perumahan. Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Program Pembiayaan Perumahan KPP dan FLPP Wilayah Jakarta yang diselenggarakan di Gelanggang Jakarta Timur, DKI Jakarta, pada 10 September 2026.
Baca Juga: Sejumlah Bank Terus Genjot Penyaluran KPR FLPP hingga Pertengahan Tahun Ini
Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan, sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan yang disediakan pemerintah melalui perbankan.
“Harapannya, semakin banyak masyarakat yang mengetahui kemudahan akses pembiayaan perumahan yang disediakan pemerintah melalui perbankan," ujar Aris dalam keterangan resminya, Jumat (18/9/2026).
Strategi serupa juga dilakukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dengan menyasar basis calon debitur yang lebih spesifik. BSI menggandeng Kementerian Agama, Kementerian PKP, dan BP Tapera untuk melakukan sosialisasi KPR Sejahtera FLPP kepada pegawai Kementerian Agama yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan, pemenuhan kebutuhan hunian bagi ASN dan pegawai Kementerian Agama menjadi salah satu prioritas BSI dalam ekosistem pembiayaan ritel.
"BSI hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan syariah, tetapi juga sebagai mitra tumbuh bersama dalam mewujudkan impian seluruh abdi negara memiliki hunian yang layak. Hasil survei kami menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dari pegawai Kemenag," ujar Erwan dalam keterangan resminya, Kamis (3/9/2026).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














