Reporter: Amanda Christabel | Editor: Yudho Winarto
Di samping itu, pembentukan holding merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan potensi ekonomi nasional dari investor asing. Dia menilai banyak investor asing yang tertarik dengan segmen ini karena potensi dan marginnya yang cukup baik.
Bahkan, investor asing telah banyak masuk dengan berbagai lembaga keuangan seperti bank hingga fintech. "Holding ini mempunyai kemampuan yang lebih kuat. Semua anggota punya pengalaman," jelas Ramdhan dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Senin (30/8).
Seperti diketahui, BRI mendapatkan persetujuan rights issue dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dari mayoritas pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Juli lalu.
Pemerintah akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam BRI dengan cara penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang (Inbreng) sesuai PP No. 73/2021.
Seluruh saham Seri B milik Pemerintah dalam PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM akan dialihkan kepada BRI melalui mekanisme inbreng.
Bila ditotal hasil inbreng dan optimalisasi dana segar yang diraup dari publik, aksi korporasi BRI diperkirakan bernilai hampir Rp100 triliun. Dana hasil aksi korporasi itu di antaranya akan dimanfaatkan oleh BRI untuk pembentukan Holding BUMN UMi bersama kedua BUMN tersebut.
Direktur Utama BRI Sunarso sebelumnya mengatakan pada segmen usaha ultra mikro setidaknya ada sekitar 45 juta unit usaha yang membutuhkan sentuhan pembiayaan formal. Baik berupa tambahan kredit untuk atau bahkan yang belum dapat sama sekali, untuk memperbesar usahanya.
Baca Juga: Bakal jadi bank digital, BRI Agro (AGRO) akan rights issue 2,15 miliar saham
