Kredit Investasi Tumbuh, Ekonom: Masih Bergantung pada Belanja Pemerintah

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pertumbuhan kredit perbankan nasional dinilai masih sangat bergantung pada investasi publik dan belanja prioritas pemerintah.

Chief Economist Josua Pardede menilai, perputaran ekonomi domestik perlu diperkuat agar pertumbuhan kredit dapat berlangsung lebih organik dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit perbankan tumbuh 9,49% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Maret 2026. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kredit investasi yang melonjak 20,85% yoy. Sementara itu, kredit modal kerja hanya tumbuh 4,38% yoy dan kredit konsumsi meningkat 5,88% yoy.

Josua menjelaskan, lonjakan kredit investasi tidak terlepas dari berbagai program prioritas pemerintah. Beberapa di antaranya terkait persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta percepatan proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sejak akhir tahun lalu.

“Cukup banyak didorong oleh investasi publik ataupun belanja-belanja prioritas pemerintah, terkait persiapan MBG tahun lalu dan juga beberapa percepatan terkait KDMP,” ujar Josua dalam media briefing, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, keberlanjutan pertumbuhan kredit investasi ke depan masih akan sangat dipengaruhi oleh dukungan fiskal pemerintah, terutama melalui alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek prioritas nasional.

Selain itu, Josua juga menyoroti rencana revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) oleh OJK yang diarahkan untuk mendorong perbankan mendukung program prioritas pemerintah.

Meski demikian, ia menegaskan implementasi kebijakan tersebut tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan. Namun, revisi aturan itu diyakini dapat mempercepat penyaluran kredit ke berbagai proyek pemerintah dan menopang pertumbuhan kredit secara keseluruhan.

“Memang tidak mewajibkan, karena prinsip kehati-hatian tetap menjadi pakem yang harus dijalankan perbankan,” imbuhnya.

Di luar proyek pemerintah, Josua melihat sejumlah sektor masih menghadapi tekanan perlambatan, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kredit konsumsi. Fenomena downtrading di kalangan kelas menengah disebut turut memengaruhi keputusan masyarakat untuk menunda pembelian barang tahan lama.

Ia menilai kondisi tersebut tercermin dari beberapa indikator ekonomi terkini, salah satunya Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang masih berada di zona kontraksi. Jika aktivitas ekonomi domestik belum cukup kuat, pertumbuhan kredit investasi berpotensi mengalami perlambatan dalam beberapa waktu mendatang.

Kondisi tersebut juga dinilai menjadi tantangan bagi pertumbuhan kredit modal kerja (KMK). Padahal, sekitar 70% portofolio kredit perbankan saat ini masih ditopang oleh KMK.

“Kalau permintaan modal kerja melemah, tentu akan berdampak besar terhadap pertumbuhan kredit perbankan,” ujarnya.

Di sisi lain, Josua mengingatkan adanya potensi pengetatan likuiditas pada semester II-2026. Risiko itu dapat meningkat apabila Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan di tengah aktivitas ekonomi yang belum cukup kuat menciptakan perputaran uang di masyarakat.

Ia juga menyoroti potensi penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang ditempatkan di bank-bank Himbara. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menekan dana pihak ketiga (DPK) serta likuiditas industri perbankan.

Meski begitu, Josua menilai kondisi likuiditas perbankan saat ini masih relatif memadai. Ke depan, arah pertumbuhan kredit akan lebih banyak ditentukan oleh kekuatan aktivitas ekonomi domestik.

“Kalau konsumsi cukup solid dan permintaan modal kerja meningkat, tentu permintaan kredit juga akan ikut naik,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News