Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) Fahmi Bagus Mahesa enggan berkomentar soal keterlibatan pemerintah pusat dalam aksi penggabungan usaha perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR).
“Kami tidak paham soal keterlibatan presiden, kami melihatnya ini mungkin inisiatif dari Gubernur Banten,” katanya dalam paparan daring, Kamis (30/4).
Baca Juga: Bank Bukopin (BBKP) bukukan laba bersih Rp 53,7 miliar kuartal I 2020
Sebagai informasi, sebelum teken letter of intent (LOI), Kamis (23/4) digelar rapat terbatas terkait penyehatan Bank Banten yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.
Gubernur Banten dalam akun Youtube pribadinya menyatakan rapat tersebut juga turut dihadiri oleh menteri keuangan, menteri dalam negeri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Presiden disebutnya juga turut memberikan sejumlah arahan. Misalnya memerintahkan OJK membentuk tim khusus dalam rangka penyelamatan Bank Banten. Sementara Bank BJB diminta presiden untuk membantu sepenuhnya operasional Bank Banten.
Baca Juga: OJK proyeksi kredit perbankan tahun ini maksimal cuma tumbuh 2%
Kontan.co.id, telah berupaya mengonfirmasi hal ini kepada OJK, Wahidin, dan Humas Pemprov Banten. Sayang ketiga pihak tersebut tidak memberikan respons.
Sementara Direktur Bank Banten Kemal Idris menampik aksi korporasi ini dilakukan atas dasar intervensi.
Sebelumnya Deputi Komisioner Humas Dan Logistik OJK Anto Prabowo juga menyatakan hal serupa kepada Kontan.co.id.
Baca Juga: Kuartal I 2020, Bank Danamon raup laba Rp 1,25 triliun
“Aksi ini merupakan inisiatif dari masing-masing pemegang saham. Kami sendiri sebelum adanya LoI sudah melakukan pertemuan dengan Bank BJB, ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemprov Banten dan Jabar dengan teken LoI, dan akhirnya diproses oleh OJK,” katanya dalam kesempatan serupa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
