Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana penguatan modal yang dilakukan PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) semakin matang. Hal tersebut seiring dengan persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) terhadap rencana penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dilakukan dalam penawaran umum terbatas ke empat (PUT IV).
“Menyetujui penambahan modal perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10,92 miliar saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,” mengutip Keterangan Direksi pada Keterbukaan Informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (15/2).
Selain itu, para pemegang saham juga menyetujui untuk peningkatan modal dasar dari Rp 2,8 triliun menjadi sebesar Rp 3,8 triliun. Keputusan ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
Sebelumnya, Bank IBK Indonesia memastikan telah memenuhi tahapan ketentuan modal inti yang ditetapkan regulator minum Rp 2 triliun pada akhir 2021. Manajemen Bank IBK dalam keterangannya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (12/1) mengungkapkan, modal inti perseroan hingga akhir 2021 sudah mencapai Rp 2,9 triliun.
Baca Juga: 31 Bank Ini Masih Harus Tambah Modal Jadi Rp 3 Triliun Tahun 2022
"Pemegang saham pengendali (PSP) telah melakukan penambahan modal pada akhir tahun," tulisnya dalam keterangan tersebut.
Meskipun AGRS hanya tinggal mengejar tambahan modal Rp 100 miliar lagi agar bisa memenuhi aturan modal inti minimum perbankan sebesar Rp 3 triliun, Bank IBK tetap akan melakukan aksi korporasi penambahan modal sebesar Rp 1 triliun tahun ini.
Hal itu sudah masuk dalam rencana bisnis bank (RBB) tahun ini. Sehingga pada akhir 2022 nanti, total modal inti perseroan bisa mencapai Rp 4 triliun. Sehubungan dengan aksi korporasi penambahan modal yang akan digelar tahun ini, AGRS berkomitmen untuk memenuhi aturan free float atau jumlah saham publik yang beredar sebesar 7,5%.
Selain itu, perseroan juga akan mencari pembeli siaga dalam saat penambahan modal tersebut. AGRS juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana perseroan melakukan perubahan struktur pemegang saham dan ultimate beneficial owner atau pengendali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
