Reporter: Benediktus Krisna Yogatama | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kondisi pasar modal yang labil menyebabkan berbagai perusahaan menunda penerbitan obligasi. PT Sarana Multigriya Finance (SMF) juga memundurkan jadwal penerbitan surat utang, yang awalnya direncanakan rilis Juli atau Agustus lalu.
Raharjo Adisusanto, Direktur Utama SMF, mengatakan masih mengkaji dulu kondisi pasar modal, meski mengejar penerbitan obligasi tahun ini. “Kami wait and see. Kondisi fluktuatif di pasar modal tidak terlalu menjanjikan keuntungan yang optimal untuk obligasi,” ujar Raharjo, kepada KONTAN, Rabu (11/9).
Menurut rencana, SMF merilis obligasi sebesar Rp 1,2 triliun. Menurut Sutomo, Direktur Keuangan SMF, dana ini untuk menyalurkan pembiayaan ke bank penyedia produk kredit perumahan rakyat (KPR).
Tahun ini, SMF mengejar target pembiayaan KPR sekitar Rp 2,5 triliun. “Target itu bertumbuh 39% dari tahun lalu,” ujar Raharjo. Hingga semester pertama tahun ini, pembiayaan SMF sekitar Rp 1,2 triliun.
Wajar SMF memperhitungkan waktu penerbitan obligasi. Soalnya, imbal hasil atau yield obligasi akan menentukan biaya dana SMF. Padahal, dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, inflasi, dan suku bunga acuan Bank Indonesia, biaya dana SMF terdorong ikut naik. Saat ini SMF menetapkan bunga pembiayaan di atas 9%.
Sekadar informasi, pada Maret 2013 SMF menerbitkan dua seri obligasi, masing-masing senilai Rp 736 miliar dan Rp 100 miliar. Bertenor lima dan tujuh tahun, SMF berkewajiban membayar bunga 7,6% dan 7,8%.
Nah, kemungkinan SMF harus membayar kupon lebih tinggi jika mau menerbitkan obligasi dalam waktu dekat. Mengacu Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), bunga obligasi negara per kemarin untuk tenor tujuh tahun, sudah mencapai 8,46%.
Untuk mendorong pembiayaan KPR, SMF getol menggandeng bank daerah. Seperti Bank Sumatra Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Bank Kalimantan Selatan.
Selain mendorong pembiayaan KPR, SMF juga meningkatkan bisnis sekuritisasi aset dari Bank Tabungan Negara (BTN). Kedua perusahaan ini berencana melakukan sekuritisasi aset KPR Rp 1 triliun.
Raharjo mengatakan, kerjasama sekuritisasi aset dengan BTN tersebut baru tahap awal pembahasan. Angka tersebut masih bisa berubah, tergantung dari kondisi pasar.
Sebelumnya, kedua pihak bekerjasama menerbitkan sekuritisasi sebanyak lima kali sejak tahun 2009.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
