Reporter: Roy Franedya | Editor: Johana K.
JAKARTA. Demi mendukung ekspansi kredit tahun ini, Bank Jawa Timur (Jatim) berencana menambah modal. Saat ini, bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah menyiapkan tiga alternatif pendanaan.
Ketiga alternatif tersebut adalah meminta tambahan modal dari pemegang saham, menerbitkan obligasi subordinasi, dan melakukan penawaran umum perdana alias initial public offering (IPO).
Bank Jatim memang butuh tambahan modal. Sebab, menurut Direktur Utama Bank Jatim Muljanto, ekspansi kredit tahun ini bisa menurunkan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) antara 0,5% -1%. "Saat ini CAR kami 12%-13%," ujarnya.
Tahun ini bank pembangunan daerah (BPD) asal Jatim ini menargetkan penyaluran kredit sebesar Rp 12,25 triliun. Target ini naik 21% dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu sebesar Rp 10,12 triliun.
Muljanto menjelaskan, sebanyak 80% kredit BPD Jawa Timur mengalir ke sektor produktif seperti kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan investasi. Sisanya ke sektor konsumsi.
Penerapan Bassel II juga bisa mengurangi CAR. Biasanya, kata Muljanto, CAR bank akan berkurang sekitar 2% setelah menggunakan hitungan modal Basel II.
Sayangnya Muljanto enggan mengatakan berapa tambah modal yang dibutuhkan untuk menjaga agar CAR tetap kuat. Namun yang jelas, dari ketiga opsi pendanaan tadi, manajemen Bank Jatim lebih condong melaksanakan IPO. Sebab IPO lebih murah dan ke depannya bisa memacu pertumbuhan bisnis. "Kami ingin mengurangi ketergantungan dengan induk usaha," ujarnya.
Meski condong ke IPO, Muljanto menegaskan hal ini belum menjadi keputusan pemegang saham. "Kami sedang mengkaji semua alternatif, keputusan final pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa April nanti," katanya.
Sekadar catatan, saat ini ada dua BPD yang menyatakan siap melaksanakan IPO. Yakni Bank Jawa Barat-Banten, dan Bank DKI Jakarta.
Deputi Gubernur Bank Indoensia Muliaman D. Hadad mengungkapkan, pihaknya mendorong bank-bank go public, termasuk BPD. "Bank akan lebih transparan karena diawasi BI, masyarakat, serta Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
