Reporter: Maggie Quesada Sukiwan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana menutup defisit yang terjadi dengan suntikan dana dari pemerintah. Memang dalam tiga bulan pertama di tahun 2015, ada potensi terjadi ketidakcocokan (mismatch) antara iuran yang diperoleh dengan biaya manfaat yang mereka kucurkan.
"Kita memproyeksikan atas mismatch yang akan terjadi akan bisa dipenuhi dari suntikan pemerintah," ujar Riduan, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Selasa (5/5). Sebelumnya, pemerintah berjanji akan memberikan suntikan dana sebanyak Rp 5 triliun.
Menurut Ridwan, dana tersebut akan dikucurkan sebanyak dua kali. Tahap pertama sebanyak Rp 3,46 triliun. "Iya, ini yang Rp 3,46 triliun saya mau ambil ke sana (Kementerian Keuangan)," imbuhnya.
Meskipun berpotensi mengalami defisit di kuartal pertama tahun ini, Ridwan optimistis target mereka tahun 2015 dapat tercapai. BPJS Kesehatan mematok target perolehan iuran Rp 55 triliun dengan pembayaran biaya manfaat sekitar Rp 54,04 triliun.
Seiring dengan harapan pertumbuhan tersebut, mereka juga berharap jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dapat menggemuk hingga 168 juta jiwa di akhir tahun nanti.
"(Saya yakin target bisa) over, bayangkan, pada tahun 2014 kami hanya menargetkan 122 juta peserta. Tapi hasilnya 133 juta orang," pungkasnya.
Hal serupa juga digambarkan oleh Irfan Humaidi, Kepala Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan. Ia beranggapan, umumnya jumlah peserta, iuran dan biaya manfaat akan menggemuk menjelang akhir tahun. Sehingga, ia yakin target BPJS Kesehatan tahun 2015 dapat terwujud. "Makin ke akhir tahun makin banyak peserta, iuran. Termasuk klaim," katanya.
Sebelumnya, Riduan membeberkan, mereka memperoleh iuran rata-rata sebesar Rp 4 triliun setiap bulan di triwulan pertama 2015. Berdasarkan perhitungan KONTAN, artinya per Maret 2015, mereka akan menghimpun iuran sebanyak Rp 12 triliun.
Padahal, ia memproyeksikan mereka akan membayar biaya manfaat sekitar Rp 13 triliun di saat yang sama. Sehingga, timbul potensi mismatch alias defisit antara jumlah iuran yang dihimpun dengan biaya manfaat yang dikeluarkan, yakni sekitar Rp 1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
