Warga Berpenghasilan Rp 8 Juta per Bulan Bisa Ajukan KPR Subsidi ke Perbankan

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mulai awal Januari tahun 2025, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau maksimal sebesar Rp 8 juta per bulan, sudah bisa mengajukan pembiayaan rumah subsidi melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR FLPP kepada bank-bank penyalur.

Pemerintah melalui BP Tapera telah melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan 39 Bank Penyalur KPR FLPP pada 23 Desember 2024 lalu. Dalam rinciannya, terdapat 7 bank umum nasional dan 32 bank daerah (BPD).

Sesuai dengan anggaran pembiayaan KPR FLPP pada tahun 2025 yakni sebesar Rp 28,2 triliun, nantinya akan digunakan untuk menyalurkan kuota rumah subsidi sebanyak 220.000 unit rumah.

Perbankan nantinya akan ikut berkontribusi dalam mendukung pembiayaan KPR FLPP dengan porsi sumber dana sebesar 25%, sisanya sebanyak 75% bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski begitu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan harapannya agar alokasi FLPP tahun depan dapat di bertambah di kisaran 300.000 hingga 500.000 unit.

“Saat ini kami pun sedang berupaya bersama rekan-rekan perbankan dalam membahas porsi penyaluran dan suku bunga tiering, di mana dapat berpotensi meningkatkan target penyaluran di atas 300.000 unit rumah di tahun 2025,” ungkap Heru belum lama ini.

Di sisi lain, sejumlah bank penyaluran mengaku siap mendukung pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah, termasuk salah satunya dengan menyalurkan KPR FLPP mulai tahun depan.

PT Bank Mega Syariah misalnya, sebagai salah satu bank yang masuk dalam daftar 39 bank penyalur, mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji mengatakan Bank Mega Syariah merupakan satu-satunya bank syariah swasta nasional yang mendapat kepercayaan menyalurkan pembiayaan Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025.

Menurutnya sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan sangat penting dalam mendukung program tersebut.

"Kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak melalui pembiayaan berbasis syariah. Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan layanan terbaik dan memastikan proses pembiayaan berjalan dengan lancar serta tepat sasaran,” jelas pria yang akrab disapa Oney.

Bank Mega Syariah hingga November 2024 telah menyalurkan seluruh kuota FLPP atau rumah subsidi dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 37 miliar, meningkat signifikan sebesar 66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan dari tahun 2022 ke 2023, yang tercatat sebesar 39%.

PT Bank Mandiri Tbk juga menjadi salah satu bank penyalur pembiayaan KPR FLPP di tahun 2025, dan akan terus melanjutkan kontribusinya dalam mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat MBR.

Selain berfokus pada penyaluran FLPP, Bank Mandiri juga terus memperluas akses pembiayaan dengan pendekatan end-to-end untuk sektor properti.

Upaya ini meliputi pembentukan ekosistem perumahan dan inovasi digital. Fitur Livin’ KPR di aplikasi Livin’ by Mandiri menjadi salah satu wujud solusi adaptif Bank Mandiri untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan KPR.

Hingga akhir November 2024, total penyaluran KPR Bank Mandiri telah mencapai Rp 67,3 triliun, tumbuh 16,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto, menyebutkan bahwa penyaluran tersebut tetap mempertahankan kualitas kredit yang optimal.

Dengan strategi ini, Bank Mandiri optimistis dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung penyediaan hunian yang layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami akan terus memperluas demand tidak hanya pada segmen Fix Income (pegawai) tetapi juga Non-Fix Income yang memiliki potensi besar,” ungkapnya.

Berikut adalah 39 Bank Penyaluran KPR FLPP

1. BPD Nagari

2. BPD Nagari Syariah

3. BPD Kalimantan Barat

4. BPD Kalimantan Barat Syariah

5. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

6. BPD Aceh Syariah

7. BPD Kalimantan Tengah

8. BPD Kalimantan Timur dan Utara

9. BPD Riau Kepri Syariah

10. BPD Jawa Tengah