Reporter: Ruisa Khoiriyah | Editor: Johana K.
JAKARTA. Pembenahan struktur bank perkreditan rakyat (BPR) menjadi salah satu fokus kebijakan Bank Indonesia (BI) tahun ini. Dalam cetak biru pengembangan BPR yang tengah digodok saat ini, bank sentral akan membatasi penyaluran kredit BPR hanya di provinsi ia berada.
Pengetatan wilayah penyaluran kredit ini untuk mempermudah pengawasan. Selain itu juga agar BPR bisa lebih fokus memperkuat diri. "Kami akan fokuskan BPR menjadi bank komunitas," ungkap Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad di acara Bankers Dinner, akhir pekan lalu.
Risiko pemberian kredit BPR hingga ke luar provinsi terlalu besar. "Jadi, kami ingin BPR lebih fokus memperkuat diri dulu untuk menutup risiko," kata Ratna E. Amiyati, Direktur BPR dan UMKM BI.
Cetak biru pengembangan BPR tersebut juga akan mempertegas mengenai keberadaan Apex bank alias bank induk (mother bank) bagi para BPR yang sudah ada. Sejauh ini, keberadaan Apex bank BPR sejatinya sudah cukup banyak. Misalnya, BPR-BPR di Sumatera berinduk pada bank pembangunan daerah (BPD) di Sumatra Barat, yakni Bank Nagari.
Nah, lewat revisi cetak biru itu, BI akan merinci lebih detail syarat-syarat bank induk BPR ini. "Sebab, bank induk harus bank yang kuat karena ia nanti yang memberikan bantuan teknis, juga memberikan linkage program," jelas Ratna. Menurutnya, bank induk tak perlu bank berukuran besar. Yang terpenting, bank tersebut sehat dan kuat.
BPR-BPR yang menjadi anak Apex bank tersebut nanti akan menempatkan dana di bank induk tersebut. Dus, apabila BPR mengalami kesulitan likuiditas maka bank induk nantinya bisa ikut turun tangan.
Selain dua rencana kebijakan tersebut, BI juga berencana mengetatkan aturan modal bagi BPR-BPR. Aturan tersebut mirip dengan rencana BI mengatur bank umum berdasarkan nilai modal. "BI juga hendak menerapkan hal serupa pada BPR. Akan ada strata BPR berdasarkan modal inti," katanya.
Ketua Persatuan BPR Indonesia (Perbarindo) Said Hartono, menilai bahwa cetak biru BI tentang BPR hanya bersifat menyempurnakan. Sejauh ini yang sudah berjalan tidak jauh berbeda, misalnya tentang pemberian kredit di dalam provinsi. "Itu sudah berjalan, demikian juga bank induk," ujarnya. Asosiasi berharap, pengubahan aturan tidak terlalu drastis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
