Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Ketimpangan antar wilayah dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) atau dana simpanan masyarakat industri perbankan masih terus terjadi. Di akhir tahun lalu, 71% DPK perbankan nasional berada di Pulau Jawa.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2014, jumlah DPK bank umum yang berada di 6 provinsi yang terdapat di Pulau Jawa mencapai Rp 3.167,44 triliun. Jumlah ini mencapai 70,98% dari total DPK bank umum di akhir tahun lalu yang mencapai Rp 4.114,42 triliun.
Dominasi porsi DPK bank umum di Pulau Jawa pada tahun lalu sedikit menurun dibanding akhir tahun 2013. Kala itu, jumlah DPK bank umum yang berada di 6 provinsi yang terdapat di Pulau Jawa mencapai Rp 2.714,43 triliun. Jumlah ini mencapai 76,17% dari total DPK bank umum di akhir tahun 2013 yang mencapai Rp 3.563,36 triliun.
Menurut Muhammad Doddy Arifianto, Kepala Subdivisi Risiko Perekonomian dan Sistem Perbankan LPS, masalah ini memang disebabkan penetrasi perbankan di pasar keuangan Indonesia yang memang masih rendah. "Memang tidak lepas dari faktor itu," kata Doddy pada KONTAN di Jakarta, Kamis (5/3).
Doddy juga menengarai rendahnya masyarakat di luar Jawa yang memiliki simpanan di perbankan juga disebabkan pola pikir yang menganggap aset keuangan belum menjadi prioritas. "Ada sebuah studi dari Swiss bahwa hanya 18% masyarakat kita yang menganggap penting aset keuangan. Sisanya lebih suka memiliki aset berupa kerbau, lahan, kebun, rumah dan lain-lain. Ini perlu edukasi untuk merubah pola pikir ini," pungkas Doddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
