Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aturan terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menimbulkan pro dan kontra. Di mana, iuran tersebut akan memotong 3% upah dari pekerja kantoran maupun mandiri dengan tujuan pembiayaan kepemilikan rumah.
Adapun, Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) memang selama ini yang memberikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang juga merupakan bagian dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.
Namun, adanya iuran Tapera tersebut akankah meningkatkan penyaluran KPR Subsidi?
Jika menilik dari situs resmi BP Tapera, penyaluran KPR FLPP hingga 27 Mei 2024 telah mencapai Rp 9,41 triliun dengan jumlah rumah mencapai 77.560 unit. Di mana, alokasi FLPP BP Tapera selama tahun 2024 senilai Rp 13,73 triliun yang berarti realisasinya sudah mencapai 68,53%.
Baca Juga: Efek Kebijakan Tapera Ke Sejumlah Emiten Properti Hingga Perbankan Masih Lama
Hal tersebut juga sejalan dengan penyaluran KPR perbankan secara industri yang tetap tumbuh 14,2% secara tahunan per April 2024. Di mana, segmen KPR menjadi yang paling baik dibandingkan dengan kredit konsumsi lainnya.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin berpandangan bahwa adanya iuran Tapera ini bisa dipastikan meningkatkan penyaluran KPR subsidi. Sehingga, hal tersebut akan membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memiliki rumah.
Hanya saja, ia belum melihat apakah penyalurannya nanti akan efektif atau tidak. Menurutnya, iuran Tapera ini perlu dilakukan secara lebih cermat agar proses monitoring pun bisa berjalan dengan baik.
“Jangan sampai nanti penyalurannya juga tidak tepat sasaran, karena yang terjadi selama ini juga KPR Subsidi tidak diberikan kepada segmen masyarakat yang tepat,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menjelaskan bahwa iuran wajib Tapera ini nanti peruntukannya untuk penyaluran rumah atau KPR Tapera. Di mana, itu juga menjadi pendamping dari KPR FLPP yang selama ini sudah berjalan.
“Jadi jika sumber dana peserta Tapera, maka untuk penyaluran KPR Tapera. Jika sumber dana APBN maka peruntukannya baru untuk KPR FLPP,” ujar Ramon.
Sebab, ia melihat KPR FLPP selama ini juga masih memiliki tantangan karena adanya penurunan kuota jika dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karenanya, developer harus bisa membangun lebih cepat kalau mau mendapat alokasi kuota FLPP dengan kualitas rumah yang siap huni.
Sebagai informasi, BTN merupakan bank dengan penyalur KPR FLPP paling besar saat ini. Realisasinya pun menjadi yang paling cepat, berdasarkan data BP Tapera sudah mencapai 50,65% atau senilai Rp 4,77 triliun dan untuk BTN syariah sudah terealisasi 19,69% atau senilai Rp 1,85 triliun.
Baca Juga: Tolak Kebijakan Iuran Tapera, KSPI : Beban Hidup Buruh Semakin Berat
“BTN sebagai penguasa KPR Subsidi termasuk FLPP optimistis dapat menyerap target kuota yang dipercayakan pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, ada juga Bank BJB yang tercatat telah merealisasikan KPR FLPP cukup besar. Di periode yang sama, BJB telah merealisasikan KPR FLPP senilai Rp 315,95 miliar atau setara 3,35% dari alokasi dan KPR BJB Syariah tercatat senilai Rp 155 miliar atau setara 1,65%.
Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengungkapkan bahwa saat ini permintaan untuk rumah subsidi ini memang masih cukup tinggi. Sehingga, ia optimistis kuota yang dimiliki oleh Bank BJB pun dapat terserap sampai dengan akhir tahun 2024.
“FLPP kami masih on track sesuai dengan total kuota kami sepanjang tahun 2024 sebanyak 8.500 unit,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
