Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perbankan pelat merah kini boleh bernafas lega untuk menyalurkan kredit ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Di mana, risiko kredit terhadap program ini sempat dinilai oleh beberapa pihak cukup tinggi.
Adalah Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal No 10 Tahun 2025 yang menjadi jawabannya. Pasalnya, beleid tersebut mengatur pemerintah desa diminta mendukung pengembalian pinjaman yang bersumber dari dana desa.
Seperti diketahui, KDMP bisa mengajukan pinjaman kepada bank-bank milik negara untuk keperluan kegiatan usaha. Plafon pinjamannya maksimal Rp 3 miliar tiap koperasi dengan bunga 6% per tahun.
Baca Juga: NPL Melandai, Biaya Pencadangan Bank Swasta Turun
Dengan catatan, dukungan pengembalian pinjaman oleh pejabat desa diberikan paling banyak 30% dari pagu Dana Desa per tahun. Di mana, pengajuan pinjaman kepada bank sebelumnya juga sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.
Sebagai balas budinya, KDMP wajib memberikan imbal jasa kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota koperasi.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa aturan tersebut menunjukkan pemerintah ada kemauan untuk ikut melakukan mitigasi risiko atas pinjaman koperasi ke perbankan.
Menurutnya, dengan ada jaminan tersebut, pada akhirnya pejabat desa turut mengontrol jalannya usaha koperasi beserta dengan para pengurusnya. Dengan harapan, risiko kredit macet juga bisa diatasi.
“Membikin organisasi namanya kooperasi itu perlu berjalan sebagaimana seharusnya dengan governance dan lain sebagainya,” ujar Dian, belum lama ini.
Oleh karenanya, Dian menilai bank bisa lebih aman dengan adanya jaminan dana desa tersebut. Artinya, tidak hanya mengandalkan asesmen yang dilakukan sebelum menyalurkan kredit ke koperasi tersebut.
“Jadi kalau ada tanda-tanda macet, dana tersebut langsung bisa masuk,” tambah Dian.
Setali tiga uang, Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Bob Tyasika Ananta bilang bahwa skema itu memang sudah dibicarakan antara bank, regulator dan koperasi sebelum program ini berjalan. Di mana, ia bilang itu skema yang tepat untuk mendukung program pemerintah yang satu ini.
Bob pun juga mengamini bahwa dengan adanya jaminan dana desa tersebut bisa membuat risiko kredit macet di bank lebih aman. Meskipun, dalam bisnis sehari-hari bank sudah terbiasa menghadapi risiko tersebut.
“Tapi ini kan konteksnya program pemerintah, jadi pemerintah juga ikut ambil bagian untuk mitigasi risikonya,” ujar Bob.
Sementara itu, Pengamat Perbankan Moch. Amin Nurdin mengungkapkan risiko kredit untuk program KDMP ini memang perlu diantisipasi. Di mana, potensi kredit macet atas program ini memang terbuka lebar.
Dalam hal ini, ia menyoroti bahwa kompetensi dari pengurus koperasi saat ini juga belum banyak diketahui. Mengingat, program ini baru dan otomatis pengurusnya juga baru.
Ditambah, bagaimana manajemen koperasi ketika mendapat pinjaman juga perlu diawasi. Oleh karenanya, bank perlu berhati-hati dan selektif dalam memberikan kreditnya.
“Ini seperti sejarah berulang di mana bank dulu pernah diminta berikan kredit ke koperasi dan macet-macet juga, ini bisa jadi bom waktu,” tandasnya.
Baca Juga: Saham BRI Ditutup Menguat Akhir Pekan Lalu, Simak Rekomendasi Sahamnya
Selanjutnya: Tanpa Subsidi, Penjualan Motor Listrik Diproyeksi Hanya Tembus 8.000 unit Tahun Ini
Menarik Dibaca: Simak Manfaat Spirulina untuk Tumbuh Kembang Anak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
