/2025/10/24/924910474.jpg "Akses Keuangan Bertambah Luas, Pemahaman Risiko Masyarakat Menjadi Tantangan")
Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal perlu diimbangi peningkatan literasi. Tujuannya agar pemanfaatan produk keuangan tidak menimbulkan masalah finansial.
Pemahaman mengenai manfaat, risiko, serta kewajiban dari setiap produk menjadi penting. Terutama di tengah semakin beragamnya layanan keuangan digital.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, telah menyelenggarakan sebanyak 6.446 kegiatan literasi dan inklusi keuangan sepanjang Oktober 2026 melalui rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026. Kegiatan tersebut menjangkau lebih dari 798.000 peserta di seluruh Indonesia.
Selain edukasi, pelaksanaan BIK 2026 juga mencatat perluasan akses terhadap berbagai produk jasa keuangan. Pencapaian tersebut antara lain pembukaan 7,21 juta rekening perbankan, 2,07 juta rekening pasar modal, 5,38 juta polis asuransi, 2,07 juta rekening perusahaan pembiayaan, 4,63 juta rekening pegadaian, serta 5,87 juta akun fintech.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono mengatakan, perluasan akses keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. "Industri keuangan itu kuncinya cuma satu, kalau masyarakat percaya," ujar Dicky, Kamis (29/10).
Menurut Dicky, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan industri jasa keuangan. Maka, pelaku industri perlu menghadirkan produk dan layanan yang transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Baca Juga: Danamart Himpun Dana Rp 188 Miliar, Perketat Seleksi Penerbit Efek
Senada, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sekaligus CEO KrediOne, Kuseryansyah menilai, peningkatan inklusi keuangan perlu diikuti edukasi berkelanjutan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara tepat dan bertanggung jawab.
Menurut Kuseryansyah, masyarakat tidak cukup hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Mereka juga perlu memahami karakteristik produk, manfaat dan risiko, serta hak dan kewajiban yang menyertainya sebelum menggunakan layanan tersebut.
Jawa Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, termasuk melalui UMKM dan berbagai sektor produktif lainnya. "Perluasan akses keuangan perlu diiringi literasi yang memadai agar masyarakat mampu mengenali pilihan layanan yang tersedia, memahami risiko, serta mengambil keputusan finansial sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka," ujar Kuseryansyah, Jumat (30/10).
Ia menambahkan, industri pinjaman daring (pindar) yang berizin dan diawasi OJK merupakan salah satu alternatif pendanaan dalam ekosistem jasa keuangan formal. Namun, pemanfaatannya perlu mempertimbangkan transparansi informasi, pemahaman atas hak dan kewajiban pengguna, serta kemampuan membayar.
Jawa Barat sendiri memiliki potensi ekonomi dari berbagai sektor produktif, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan. Akses pembiayaan formal dinilai dapat mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut apabila disertai pemahaman finansial yang memadai.
Kuseryansyah menilai, penguatan literasi dan inklusi keuangan membutuhkan kolaborasi regulator, pemerintah, asosiasi, industri jasa keuangan, dan masyarakat.
Dengan demikian, peningkatan akses layanan keuangan tidak hanya memperluas jumlah pengguna, tetapi juga mendorong perilaku finansial yang lebih sehat dan bertanggung jawab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
