/2026/08/21/1689336504.jpg "Asbanda Minta Pemerintah Perhatikan Likuiditas BPD")
Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menilai penguatan likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD) perlu menjadi perhatian di tengah perubahan kebijakan pengelolaan dana pemerintah.
Meski kondisi BPD masih sehat, tekanan terhadap sumber pendanaan dan potensi kenaikan biaya dana alias cost of fund (CoF) dinilai perlu diantisipasi agar kemampuan intermediasi tetap terjaga.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo dałam seminar nasional BPD-Seluruh Indonesia yang digelar ASBANDA dan Bank Bengkulu, Jumat (21/8/2026). "Secara nasional, industri perbankan masih kuat dan likuiditas secara agregat tetap memadai. Namun, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan pemerataan likuiditas, termasuk di BPD," ujar Agus dikutip dari keterangan resminya.
Dia menjabarkan, BPD memiliki karakteristik berbeda dibandingkan bank umum. Struktur pendanaan BPD sangat terkait dengan siklus fiskal daerah, mulai dari transfer pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), hingga transaksi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Baca Juga: Kredit UMKM Perbankan Tembus Rp 1.519 Triliun, BPD Terus Pacu Penyaluran
Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp 1.043 triliun, dengan kredit yang disalurkan Rp 673 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) Rp 770 triliun.
Agus menyebut, kondisi fundamental BPD secara umum memang masih sehat. Tapi, tekanan terhadap sumber pendanaan perlu diantisipasi mengingat kredit terus tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan di daerah.
Asbanda melihat persaingan dalam menghimpun dana juga berpotensi meningkatkan biaya dana. Sehingga, kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan BPD menyalurkan pembiayaan dengan bunga yang tetap kompetitif.
Menurut Agus, likuiditas BPD merupakan bagian penting dari kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Karena itu, kebijakan nasional perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi di tingkat pusat dan ketahanan keuangan daerah.
Asbanda juga mendorong terciptanya level playing field bagi BPD dalam berbagai program dan transaksi pemerintah. BPD yang memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko dinilai perlu mendapat kesempatan yang setara sebagai bank penyalur maupun mitra pemerintah.
Baca Juga: Bank Jatim Raih Bisnis Indonesia Award 2026 Kategori BPD Aset di Atas Rp 40 Triliun
Asbanda mengusulkan agar penempatan dana pemerintah di BPD sehat diarahkan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan begitu, dana pemerintah tidak hanya menjadi likuiditas, tetapi turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi berharap seminar dalam rangkaian Undian Nasional Tabungan Simpeda XXXVII-2026 menghasilkan gagasan dan rekomendasi untuk memperkuat pembangunan daerah melalui BPD.
Wakil Gubernur Bengkulu Mian menilai BPD perlu bertransformasi menjadi bank yang kompetitif, profesional, sehat, dan inovatif. Penguatan modal, digitalisasi, peningkatan layanan, serta sinergi dengan berbagai pihak dinilai penting untuk memperbesar peran BPD dalam membiayai sektor produktif.
Sementara itu, Anggota DPR RI Fauzi Amro menilai likuiditas BPD masih memadai, tetapi tingginya cost of fund (CoF) perlu ditekan. Ia mendorong percepatan konsolidasi kelompok usaha bank (KUB), digitalisasi Tabungan Simpeda untuk memperluas nasabah ke non ASN, serta pengembangan teknologi dan keamanan siber bersama.
Menurut Fauzi, manajemen BPD juga perlu memperkuat tata kelola, efisiensi, digitalisasi, dan pembiayaan UMKM serta sektor produktif untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat peran BPD sebagai penggerak ekonomi daerah. “BPD memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi daerah dan perlu memperkuat peran tersebut melalui peningkatan daya saing dan kualitas layanan.” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
