Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini
KONTAN.CO.ID - Transaksi keuangan dan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan dengan menggunakan mata uang lokal, yaitu Rupiah dan Won, diharapkan dapat terwujud pada tahun 2024. Kesepakatan Local Currency Transaction/LCT ini merupakan hasil High Level Meeting (HLM) antara Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BOK) pada 9–10 Desember 2023 di Bali.
Sebagai langkah awal implementasi, BI dan BOK sepakat untuk menyusun sebuah framework atau kerangka kerja sama LCT dalam suatu Operational Guidelines.
Hal ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur BOK Rhee Chang Yong kepada pers di sela-sela High Level Meeting di The Apurva Kempinski Bali, Nusa Dua, Bali pada Minggu (10/12).
“Kami dengan penuh rasa syukur mengumumkan inisiatif bersama antara kedua bank sentral untuk mendorong penggunaan mata uang lokal melalui LCT framework yang diharapkan dapat diimplementasikan pada 2024,” ungkap Perry.
Dalam implementasinya, kerangka kerja sama LCT antara BI dan BOK akan memfasilitasi penyelesaian transaksi pembayaran lintas negara di area perdagangan. Selain itu, transaksi dengan mata uang lokal kedua negara diharapkan dapat meminimalkan eksposur risiko nilai tukar dan biaya bagi pelaku usaha serta pengguna lainnya.
Perbankan di Indonesia dan Korea Selatan dapat melakukan kuotasi nilai tukar antara mata uang Won Korea dan Rupiah secara langsung sehingga risiko nilai tukar dan biaya yang timbul dari transaksi tersebut dapat berkurang. Dalam implementasinya, kuotasi nilai tukar secara langsung tersebut disediakan oleh bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).
Menurut Perry, LCT memberikan opsi bagi dunia usaha dalam melakukan transaksi perdagangan dan meningkatkan efisiensi transaksi. Penerapan LCT diharapkan mampu mendorong perdagangan kedua negara sekaligus memperdalam pasar keuangan dalam mata uang lokal masing-masing.
“Penggunaan mata uang lokal yang luas akan memperkuat stabilitas makroekonomi. Kolaborasi ini akan memperkuat kerja sama keuangan bilateral antara Korea dan Indonesia,” sambungnya.
Dampak Positif
Selain meminimalkan risiko nilai tukar dan biaya bagi pelaku usaha, kesepakatan LCT antara Indonesia dan Korea Selatan juga bertujuan mendorong pembangunan ekonomi kedua negara melalui perdagangan, membuka lebih lebar pintu investasi, serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kedua negara.
Gubernur Bank of Korea Rhee Chang Yong menambahkan, Indonesia dengan wilayah dan populasi yang besar, memegang peranan penting dalam rantai pasok global sektor-sektor maju seperti baterai dan kendaraan listrik. Minat bisnis Korea Selatan di Indonesia juga terus menunjukkan peningkatan.
“Dengan latar belakang ini, penerapan kerangka LCT yang mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap pembangunan ekonomi melalui peningkatan perdagangan bilateral dan pemanfaatan mata uang lokal kedua negara,” ujar Rhee.
Ia meyakini kerangka kerja sama LCT antara Korea Selatan dan Indonesia akan berhasil dibentuk dan diimplementasikan, melihat pengalaman keberhasilan Indonesia menerapkan kerangka LCT dengan sejumlah negara dalam beberapa tahun terakhir.
“Untuk mencapai tujuan tersebut, kedua bank sentral berkomitmen untuk memberikan upaya yang terbaik,” tandas Rhee.
Kesepakatan kerangka kerja sama LCT ini juga menjadi bentuk dukungan Bank of Korea terhadap upaya integrasi keuangan sejumlah negara di kawasan, khususnya ASEAN, untuk memfasilitasi penggunaan mata uang lokal secara lebih luas.
“Dengan ekonomi yang terus bertumbuh, Indonesia akan dapat menjadi pusat pertumbuhan tidak hanya di ASEAN dan Asia, tetapi juga di lingkup global,” imbuhnya.
Pembicaraan mengenai kerja sama LCT antara BI dan BOK sendiri telah dimulai sejak tahun lalu. Pada 16 Februari 2022, kedua bank sentral melakukan kerja sama bilateral dalam bentuk kerangka Structured Bilateral Cooperation (SBC). Kerja sama ini meliputi sektor moneter, makroprudensial, stabilitas keuangan dan sistem pembayaran (pembayaran lintas batas, digital dan berkaitan dengan inovasi pembayaran).
Implementasi kerja sama kerangka SBC itu kemudian dilakukan dalam bentuk High Level Meeting (HLM). Pada HLM pertama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur Bank of Korea Rhee Chang Yong menandatangani Nota Kesepahaman di sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3. HLM pada 9–10 Desember 2023 lalu di Bali merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dihasilkan sebelumnya.
Kerja sama antara BI dan BOK ini memperluas kesepakatan kerja sama serupa yang dimiliki Bank Indonesia dengan otoritas Malaysia (Bank Negara Malaysia), Thailand (Bank of Thailand), Jepang (Japan Ministry of Finance), China (People Bank of China), dan Singapura (Monetary Authority of Singapore).
Kesepakatan LCT yang telah berjalan dengan lima negara tersebut turut mendorong penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran lintas negara (cross-border). Sejak 2022, QRIS dapat digunakan di Malaysia dan Thailand, kemudia menyusul di Singapura pada 2023. Dengan QRIS cross-border ini, wisatawan Indonesia yang sedang berkunjung ke tiga negara ini dapat melakukan pembayaran barang dan jasa memakai QRIS. Begitu pula sebaliknya, wisatawan asal Malaysia, Thailand dan Singapura bisa bertransaksi dengan memindai QRIS merchant Indonesia menggunakan aplikasi pembayarannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
