Reporter: Issa Almawadi | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Bank Mandiri kembali berharap mendapat suntikan modal dari pemerintah, khususnya melalui skema rights issue. Kali ini, bank dengan sandi saham BMRI berencana merealisasikan rencana itu pada 2018 mendatang dengan target dana Rp 20 triliun.
Langkah itu, kata Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank Mandiri, sejalan dengan kebutuhan ekspansi yang setiap tahunnya bakal menggerus rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) Bank Mandiri. "Yang jelas, pemerintah harus ikut mengeksekusi haknya agar tidak terdilusi," jelas Budi, Jumat (24/4).
Budi berharap, setidaknya pemerintah bisa menganggarkan dana Rp 12 triliun sebagai bagian dari rencana tersebut. Target tersebut pun jauh lebih tinggi dari rights issue yang pernah dilakukan Bank Mandiri di 2011 dengan perolehan dana Rp 11 triliun.
Meski begitu, Budi menyerahkan rencana tersebut sepenuhnya kepada pemerintah yang sekaligus pemegang saham pengendali Bank Mandiri. "Jika pemerintah tidak suntik atau anggarannya tidak ada, ya tidak jadi. Yang jelas, rasio modal kami saat ini masih baik," ucap Budi.
Sejatinya, Bank Mandiri bakal melakukan rencana serupa di tahun ini. Sayang, rencana aksi yang merupakan bagian dari Penyertaan Modal Negara (PMN) pada RAPBN tahun ini tidak disetujui DPR, karena lebih memprioritaskan PMN untuk sektor infrastruktur, pangan dan Kredit Usaha Rakyat.
Saat itu, Bank Mandiri ditargetkan bakal meraup dana Rp 9 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah bakal mengeksekusi haknya senilai Rp 5,6 triliun untuk mempertahankan kepemilikannya di Bank Mandiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
