Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Noverius Laoli
Piter menilai penguatan permodalan terhadap Bank BTN sebagai pemain utama dalam kredit properti, khususnya di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), harus dilakukan.
"BTN adalah ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah. BTN menjadi jangkar dalam melaksanakan program-program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah," papar Piter.
Hingga September 2021, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BTN tercatat 17,97%, dan mengalami tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. CAR BTN tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri bank yang berada pada level 25,24%.
Baca Juga: Simak Rekomendasi Teknikal AKRA, SIDO, dan BBTN untuk Perdagangan Jumat (14/1)
Penambahan modal BTN melalui skema rights issue direncanakan digelar pada tahun ini. Pemerintah pun akan ikut serta dalam rights issue ini melalui penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 2 triliun. Melalui PMN tersebut, maka kepemilikan pemerintah di BTN akan terjaga di angka 60%.
Sementara Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan, rencana penambahan modal dua bank pelat merah masih berjalan sesui prosesnya. "Terkait dengan BNI dan BTN masih on schedule. Itu tidak ada masalah. Justru yang kita minta supaya terus dijalankan dengan agenda yang pasti dan time line yang jelas," ujarnya.
Selain itu, dukungan modal ini dibutuhkan dalam mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah. BTN pun telah merencanakan penyaluran KPR untuk lebih dari 1 juta rumah pada periode 2022 hingga 2025.
"BTN memang membutuhkan PMN itu supaya saham pemerintah tetap terjaga dengan baik dan mau nggak mau karena ini memang bank yang ditugaskan untuk pengadaan perumahan rakyat, jadi kita harus dukung optimal," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
