Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini
KONTAN.CO.ID - Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 menjadi panggung penajaman arah kebijakan dalam menghadapi tantangan ekonomi pada tahun 2026 mendatang. Dalam acara yang berlangsung di Kantor Pusat BI, Jakarta pada Jumat (28 November 2025) ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta jajaran kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih.
Perry menjelaskan, BI mengusung strategi transformasi dan bauran kebijakan komprehensif yang memadukan stabilitas moneter, pendalaman pasar keuangan, dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran guna memperkuat ekonomi nasional. Solusi ini dinilai menjadi strategi BI dalam menguatkan fondasi ekonomi nasional.
Adapun BI menyatukan lima fokus utama dalam transformasi ekonomi yang mencakup penguatan stabilitas dan permintaan domestik, dorongan hilirisasi dan ekonomi kerakyatan, perluasan pembiayaan dan pasar keuangan, akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta kerja sama investasi dan perdagangan internasional. “Stabilitas sangat penting bagi negara manapun untuk tumbuh tinggi dan berdaya tahan,” ujar Perry.
BI menyadari prospek ekonomi 2026 masih dibayangi arah kebijakan tarif Amerika Serikat serta pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Karena itu, BI menyiapkan pendekatan antisipatif dalam menjaga inflasi pada rentang target, stabilitas nilai tukar, serta ekspektasi pasar yang terkendali. Sepanjang 2025, BI sendiri berhasil menurunkan BI Rate sebesar 125 basis poin guna memperkuat momentum konsumsi masyarakat dan investasi. Di sisi lain, intervensi terukur tetap dilakukan untuk menjaga rupiah tetap stabil di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik eksternal.
Dalam agenda digitalisasi, BI menempatkan pengembangan Local Currency Transaction (LCT) sebagai kebijakan strategis untuk meminimalkan ketergantungan pada dolar AS. Selain itu, integrasi pembayaran digital terus diperluas lewat QRIS dan BI-FAST. Saat ini QRIS telah digunakan oleh 58 juta pengguna dengan lebih dari 40 juta merchant, dan QRIS lintas negara telah beroperasi di Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang. Negara lain seperti Tiongkok dan Arab Saudi tengah dalam proses penjajakan.
Perry menegaskan, digitalisasi merupakan pilar inklusi keuangan untuk memberikan akses layanan finansial yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi digital nasional. BI juga memperkuat kebijakan makroprudensial guna mendukung pembiayaan produktif, termasuk akses pembiayaan UMKM dan korporasi yang berkontribusi pada hilirisasi industri serta menciptakan nilai tambah ekonomi lebih tinggi.
Dalam lingkup daerah, BI memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga lewat pengamanan pasokan pangan dan koordinasi pengendalian inflasi. Oleh karena itu, dalam PTBI 2025, BI turut mengumumkan penerima TPID Award 2025. Penghargaan ini diberikan sebagai ajang apresiasi dan motivasi untuk wilayah lain guna memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi.
Untuk kategori provinsi terbaik, penghargaan TPID Award 2025 diberikan kepada Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua. Untuk kota terbaik, penghargaan diberikan kepada Kota Palembang, Tasikmalaya, Banjarmasin, Palu, dan Mataram. Sementara kategori kabupaten/kota berprestasi diberikan kepada Kabupaten Tanah Datar, Tasikmalaya, Kutai Kartanegara, Minahasa, dan Lombok Timur. 
Di ranah digitalisasi keuangan daerah, BI turut mengumumkan pemenang Championship TP2DD 2025. Kategori provinsi terbaik diraih oleh Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk kategori kota terbaik dimenangkan oleh Kota Payakumbuh, Tangerang Selatan, Balikpapan, Makassar, dan Kupang. Adapun kategori kabupaten terbaik diraih oleh Kabupaten Deli Serdang, Ciamis, Tanah Laut, Sidenreng Rappang, dan Lombok Timur.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap arah kebijakan BI dan menilai pendekatan yang disusun mencerminkan optimisme bagi fundamental ekonomi nasional. “Mencerminkan dan memberi kepada kita kondisi ekonomi Indonesia yang menjanjikan. Cukup menenangkan kita di tengah tantangan global di mana terjadi perang dagang dan hegemoni berbagai negara,” ujar Prabowo.
Meski demikian, Presiden menekankan pentingnya percepatan implementasi kebijakan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat. “We are on the right track. Banyak kekurangan, kita perlu perbaiki bersama. Saling mengisi, saling membantu,” tambahnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bauran kebijakan fiskal dan moneter yang solid akan menjadi kunci stabilitas ekonomi tahun depan. Ia mencatat inflasi sepanjang tahun ini masih terjaga pada kisaran sasaran nasional 2,5±1%, dengan realisasi Oktober 2025 sebesar 2,86% yoy. Menurut Airlangga, capaian tersebut merupakan hasil sinergi kebijakan, termasuk percepatan digitalisasi daerah. Hingga semester I 2025, sebanyak 501 pemerintah daerah atau sekitar 91,8% telah memiliki ekosistem digital pembayaran yang memadai. Melalui bauran strategi dan sinergi antarlembaga, BI optimistis perekonomian nasional akan tetap tangguh menghadapi 2026. Perry menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan akan menjadi dasar menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Selanjutnya: Pemesanan Saham IPO RLCO Ditutup Hari Ini (4/12) Jam 12.59, Valuasi Diprediksi Naik
Menarik Dibaca: Sinopsis The Price of Confession Drakor Kelam Jeon Do Yeon dan Kim Go Eun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













