Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mengakui bisnis usaha biro kredit di Indonesia tertinggal jauh dengan negara tetangga. Padahal, biro kredit ini berguna menyasar dua jenis klien, yaitu lembaga pembiayaan dan masyarakat umum.
Asisten Direktur Departemen Pengelola Kepatuhan Laporan BI, Sani Eka Duta menyatakan, Indonesia baru membuat bisnis usaha biro kredit pada tahun ini. Padahal, di negara tetangga sudah duluan memiliki biro kredit sejak beberapa tahun lalu.
Ia menyebutkan, negeri jiran Malaysia misalnya, sudah melakukan bisnis usaha biro kredit sejak tahun 1990. Sementara Indonesia baru merintis bisnis usaha ini pada 2014.
Nah, lambatnya perkembangan bisnis usaha biro kredit ini membuat Indonesia susah melakukan kegiatan usaha. Akibatnya, pelaku usaha juga dipersulit memperoleh kredit.
"Bandingkan dengan negara Asean, ternyata Malaysia sudah melakukan bisnis ini sejak 1990 sedangkan Indonesia baru tahun 2014. Kenapa Indonesia baru sekarang? Ini membuat pelaku usaha susah memperoleh kredit," jelas Sani dalam acara 'Sosialisasi Manfaat Biro Kredit di Indonesia' di Jakarta, Rabu (26/3).
Lebih lanjut Sani mengungkapkan, bahwa selama ini biro kredit hanya mencakup industri keuangan saja seperti perusahaan pembiayaan dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sampai sekarang, Indonesia tidak punya satu biro kredit yang mencakup lembaga non keuangan.
Untuk itu, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) tengah mengincar bisnis ini dengan bisnis usaha biro kredit swasta atau yang disebut Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP). Nantinya, perusahaan akan mengajak Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).
"Nantinya diharapkan banyak institusi pembiayaan yang ikut bergabung juga serta perbankan juga," ujar Direktur Utama Pefindo Ronald T. A. Kasim, dalam kesempatan yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
