kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.254   286,04   4,79%
  • KOMPAS100 892   48,19   5,71%
  • LQ45 707   37,74   5,64%
  • ISSI 193   7,28   3,92%
  • IDX30 373   19,75   5,60%
  • IDXHIDIV20 451   19,32   4,47%
  • IDX80 101   5,64   5,89%
  • IDXV30 106   4,60   4,54%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%

BNI garap ribuan penggarap hutan di Madiun


Selasa, 07 November 2017 / 23:06 WIB
BNI garap ribuan penggarap hutan di Madiun


Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank BNI memperluas jangkauan bantuan untuk para petani penggarap lahan hutan, kepada lebih dari 1.600 petani pengelola kawasan hutan Madiun, Tulungagung, dan Tuban. Tahap pertama, BNI menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) ke sekitar 678 petani penggarap lahan hutan sebesar Rp 3,2 miliar dan mendistribusikan lebih dari 1.000 Kartu Tani yang dapat digunakan untuk menerima dan menggunakan KUR. Langkah BNI ini bagian upaya bersama  pemerintah dan perbankan nasional dalam mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan melalui Program Perhutanan Sosial. 

Penyaluran KUR, Kartu Tani, disertai bantuan  Corporate Social Responsibility (CSR) BNI tersebut dilaksanakan di Desa Dungus, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Senin (6/11) disaksikan oleh Presiden  Joko Widodo. Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN  Rini Mariani Soemarno, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni dan Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto. 

Program Perhutanan Sosial merupakan upayaKementerian Lingkungan Hidup dam Kehutanan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Sehingga lahan-lahan yang selama ini kurang produktif akan lebih memberikan manfaat ekonomi kepada petani penggarap lahan hutan. Negara dalam hal ini hadir dalam bentuk pemberian Surat Keputusan (SK) Menteri LHK berupa Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK).

Nah, IPHPS dan KULIN KK tersebut menjadi dasar bagi BNI untuk menyaring masyarakat penggarap lahan yang layak menerima KUR dan Kartu Tani. Penyaluran kredit juga didukung oleh  adanya pembeli siaga (offtaker) yang menjamin terserapnya hasil budidaya petani penggarap lahan di hutan. 

Baiquni mengungkapkan, untuk mewujudkan cita-cita mensejahterakan masyarakat penggarap lahan hutan, BNI dilibatkan sebagai lembaga keuangan yang dapat menyalurkan pembiayaan sekaligus mempercepat peningkatan literasi keuangan di kawasan hutan terutama lahan kritis atau lahan gundul sekitar hutan. "Kami mengajak para petani penggarap lahan hutan menjadi masyarakat yang aktif melakukan transaksi perbankan dan mengubah mereka dari masyarakat yang bukan nasabah menjadi nasabah BNI,"ujar Baiquni, dalam rilis yang diterima KONTAN, Senin (6/11). 

Rini berharap, hutan sosial di Madiun akan berdampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan lahan secara produktif  dalam sebuah sistem pertanian modern. Sehingga pada akhirnya mampu mendorong peningkatan ekonomi petani penggarap.

“Saya berharap petani di Madiun mampu menggunakan lahan yang pemerintah berikan ini secara produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik saya yakin keberadaan Perhutanan Sosial memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi petani, “ pesan Rini.

Sebelumnya, BNI menjadi bank pertama yang menyalurkan pembiayaan dalam kerangka Program Perhutanan Sosial di Jawa Timur. Yaitu ketika  menyalurkan KUR Perhutanan Sosial di Probolinggo pada 2 November 2017. Saat itu, KUR yang disiapkan bagi para petani penggarap di Probolinggo adalah sebanyak 523 debitur dengan nilai sekitar Rp 7 miliar, dengan dilengkapi oleh 624 Kartu Tani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×