Sumber: Antara | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. PT Bank BNI Syariah membidik pertumbuhan pembiayaan 17 hingga 20 % pada tahun ini. Dengan dukungan pertumbuhan simpanan yang memadai dan iklim positif dari kebijakan Komite Nasional Keuangan Syariah.
Direktur Utama BNI Syariah Imam Teguh Saptono menuturkan, pertumbuhan pembiayaan yang cukup agresif itu akan ditopang dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di level yang sama, yakni 17 sampai dengan 20 %.
Untuk mendongkrak DPK tersebut, kata Imam, BNI Syariah akan meningkatkan perolehan dana Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disimpan di perbankan syariah.
"Ketika ditunjuk jadi bank syariah yang menjadi bank persepsi pada tahun 2016, kami belum terlalu optimal. Sekarang kami mulai gencar dan banyak juga menyimpan dana pemerintah, termasuk pemerintah daerah," katanya setelah penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi pendayagunaan harta wakaf, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, Selasa (10/1).
Pertumbuhan DPK diharapkan juga diperkuat dengan dana pemerintah hasil penerbitan surat utang syariah (sukuk) pada tahun 2017
Pemerintah berencana mendongkrak penerbitan sukuk untuk menambah alternatif pembiayaan program-program pembangunan. "Dana dari penerbitan sukuk oleh Pemerintah, sebaiknya ditempatkan di perbankan syariah," ujarya.
Di awal 2016, BNI Syariah juga menargetkan pertumbuhan pembiayaan yang cukup agresif, 15 sampai 20 %. Namun, pada bulan Oktober 2016, Imam melihat target pertumbuhan pembiayaan 2016 tersebut sulit tercapai karena pertumbuhan ekonomi domestik belum sekencang yang diharapkan.
Misalnya, untuk lini pembiayaan perumahan atau kredit pemilikan rumah (KPR), pelonggaran rasio "Loan to Value" dinilai baru akan berdampak pada tahun 2017.
Pembiayaan perumahan BNI Syariah diharapkan tumbuh 15 % pada tahun 2017 setelah pada 2016 diperkirakan 10 sampai 12 %.
Harapan pada KNKS Dengan terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Imam berharap perbankan syariah dapat tumbuh pesat.
Ia mengharapkan harmonisasi kebijakan antar otoritas, baik antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan juga Kementerian Keuangan.
Misalnya, untuk pengenaan pajak pada deposito perbankan syariah. Menurut Imam, tarif pengenaan pajak pada deposito syariah perlu diperlonggar dan mengikuti skema pajak pada reksadana dan saham.
Saat ini, pajak deposito syariah masih mengikuti skema pajak pada deposito konvensional, yakni sekitar 20 %.
Jika mengikuti skema pajak reksadana atau saham, tarif pajak dapat berkurang hingga 5 % sehingga akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah.
"Pajak deposito syariah lebih cocok menggunakan skema, seperti reksadana dan saham, karena fluktuasi pada deposito syariah yang tidak tetap. Jika pajak skema reksadana diterapkan ke deposito syariah, partisipasi masyarakat akan meningkat di bank syariah," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
