kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

BPJS Kesehatan gandeng JLN genjot kepesertaan 100%


Kamis, 02 Maret 2017 / 16:21 WIB
BPJS Kesehatan gandeng JLN genjot kepesertaan 100%


Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Rizki Caturini

YOGYAKARTA. Indonesia telah mengimplementasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS) per 1 Januari 2014. Ini memungkinkan setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan akses dan jaminan saat mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat ini, jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 70% dari jumlah penduduk Indonesia.

Sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan pemerintah pada 1 Januari 2019, diharapkan seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS atau cakupan Semesta/Universal Health Coverage. Atas hal itu, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Joint Learning Network (JLN) For Universal Health Coverage Indonesia dalam penyelenggaraan JLN International Workshop dan Site Visit. 

“Program ini (JKN-KIS) telah mengcover hampir 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara negara lain butuh waktu yang cukup lama untuk mencapai UHC misalnya Korea Selatan yang butuh waktu 26 tahun, Jerman 127 tahun, Belgia 118 tahun,” jelas Direktur Hukum, Komunikasi dan HAL Bayu Wahyudi dalam pembukaan JLN di Yogyakarta, Kamis (2/3).

Asal tahu saja, JLN adalah komunitas praktisi dan pembuat kebijakan dari berbagai negara yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan untuk mengembangkan sistem maupun sumber daya yang diharapkan mampu menjawab tantangan praktis reformasi sistem kesehatan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). Komunitas JLN terdiri dari para pemimpin dari kementerian lembaga pembiayaan kesehatan nasional kesehatan dan lembaga pemerintah lainnya di 27 negara di Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin dan Timur Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan JLN Indonesia, yang ditandatangani oleh Prof. Ali Ghufron Mukti sebagai Ketua Joint Learning Network Country Core Group Indonesia. Bayu menyebut pihaknya berharap melalui seminar internasional terdapat sharing perkembangan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan tingkat pertama di Indonesia yang juga sesuai dengan tema seminar dan sarana benchmark dengan negara-negara anggota Joint Learning Network.

Sebagai informaasi tambahan, hingga 24 Februari 2017, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 174.757.722 juta jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan kurang lebih 20.374 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll) dan 5.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit, Apotek, Laboratorium dan lain-lain) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Rinciannya, berdasarkan data per 17 Februari 2017 dari total 20.711 Faskes Tingkat Pertama, mayoritas merupakan Puskesmas sebanyak 9.818. Sementara non puskesmas berjumlah 9.746 dan dokter gigi sejumlah 1.147. Sementara Faskes kerjasama terdapat 2.099 Faskes rujukan tingkat pertama, 2.138 Apotik dan optik sebanyak 972, dengan total kesuluruhan faskes kerjasama mencapai 5.209 per 17 Februari 2017.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×