Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
Saat ini PNM dan Pegadaian masih punya sumber dana giro dari Pusat Investasi Pemerintah dengan bunga 4% sehingga biaya yang harus dikeluarkan ditambah dengan biaya overhead dan lain-lain cukup tinggi. Itu dihadapkan dengan program baru Super Mikro dari pemerintah yang bunganya disubsidi sehingga nasabah hanya perlu membayar bunga 3%.
Kedua, menurunkan Batas Minimum Pemberian Kredit (BPMK) kepada pihak yang terafiliasi hanya 10%. Sunarso bilang, penurunan biaya dana bisa dilakukan dengan pemberian pinjaman dari BRI ke anak usaha.
Namun, dengan adanya BMPK maka BRI hanya bisa memberikan kredit ke seluruh anak usaha sebesar Rp 24 triliun.
Untuk itu, BRI telah mengajukan pelonggaran BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tujuan pemberdayaan ultra mikro. "Kami minta dilonggarkan misalnya, 10% hanya untuk PMN saja atau pada Pegadaian. Kalau tidak 10% untuk PNM dan Pegadaian," tambah Sunarso.
Ketiga, BRI akan mengusahakan mencari sumber pendanaan ke luar negeri jika dua langkah di atas belum bisa memurahkan bunga. Pendanaan akan dikemas dengan surat utang berbasis environmental, social and governance (ESG) atau ESG Bond. Pendanaan seperti ini akan lebih murah karena Holding Ultra Mikro memiliki banyak unsur pemberdayaan.
Baca Juga: BRI Catat Transaksi Pembayaran Menggunakan BRIZZI Capai Rp 6,8 Triliun pada 2021
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, penyaluran dana PKBL melalui holding ultra mikro bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat jika memang tujuan program PKBL tersebut untuk menyasar segmen mikro dan kecil.
BRI saat ini memiliki pangsa pasar yang besar untuk segmen mikro dan merata di berbagai daerah di Indonesia. "Jadi kalau tujuan PKBL untuk segmen mikro dan kecil, maka BRI pilihan yang tepat karena holding bank ini dapat menyasar ke ke segmen itu hingga ke berbagai daerah," jelas Trioksa.
Jika BRI terlibat dalam program PKBL tersebut, Trioksa memperkirakan akan berdampak meningkatkan pertumbuhan bisnis mikro kecil di BRI yang berwawasan lingkungan
Kendati begitu, dia berharap pemerintah perlu melibatkan bank pembangunan daerah (BPD) untuk program PKBL ini sehingga dapat mendorong BPD untuk aktif dalam pembangunan ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
