Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mengajukan agar dana kemitraan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk difokuskan diberikan kepada Permodalan Nasional Madani (PMN) atau ke Holding Ultra Mikro agar bunga kredit ultra mikro bisa lebih murah.
Sunarso, Direktur Utama BRI mengatakan, dana program kemitraan dalam program PKBL ditujukan kegiatan produktif. Sedangkan Bina Lingkungan itu merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Adapun total dana program kemitraan BUMN saat ini mencapai Rp 4 triliun.
"Kalau dana program kemitraan bisa di pull ke PNM atau ke Holding Ultra Mikro kalau dipercaya, itu bunga kredit ultra mikro bisa diminimalisir. Dari sisi biaya overheadnya nanti bisa kami turunkan melalui digitalisasi. Total dana PK itu ada sekitar Rp 4 triliun." kata Sunarso dalam paparan di DPR dikutip, Senin (4/4).
Adapun dasar hukum penyaluran dana PKBL adalah Peraturan Menteri BUMN. Sehingga jika usulan diterima maka secara regulasi tinggal mengubah Permen BUMN saja.
Baca Juga: BRI Usul 4 Hal Ini Agar Bunga Kredit Ultra Mikro Bisa Murah
Menurutnya, tantangan yang mendesak untuk selesaikan Holding Ultra Mikro adalah memurahkan bunga. Sementara perluasan jangkauan sudah dijalankan dimana tahun ini ditargetkan menjangkau 5 juta nasabah.
Dia menekankan kunci utama untuk memurahkan bunga kredit ultra mikro ada pada biaya dana. Adapun dana yang dicari PNM dan Pegadaian tidak akan bisa lebih murah dari BRI sehingga tidak bisa diandalkan untuk menurunkan bunga. Itu hanya bisa dilakukan BRI karena biaya dana atau cost of fund (CoF) perseroan masih sekitar 2%.
Jika PNM dan Pegadaian mendapat biaya dana nol persen dari BRI, bunga yang diberikan masih tetap jauh di atas 10%. Pasalnya, keduanya butuh biaya menggaji karyawan dimana biaya overhead mencapai sekitar 10%.
"Jika ditambah pencadangan seandainya terjadi kredit macet sekitar 3% maka biayanya sudah mencapai 13%. Itu belum termasuk margin. Untuk menurunkan murah lebih murah dari itu rasanya tidak akan bisa kalau tidak ada campur tangan dari subsidi," kata Sunarso.
Selain mengusulkan agar dana PKBL dialihkan ke PNM, ada tiga solusi lagi menurut Sunarso yang bisa dilakukan untuk menurunkan bunga kredit ultra mikro. Pertama, mengintegrasikan produk ultra mikro dan program super mikro yang diusung pemerintah.
Baca Juga: Tengok Kurs Dollar-Rupiah di BRI Jelang Tengah Hari ini, Senin 4 April 2022
Saat ini PNM dan Pegadaian masih punya sumber dana giro dari Pusat Investasi Pemerintah dengan bunga 4% sehingga biaya yang harus dikeluarkan ditambah dengan biaya overhead dan lain-lain cukup tinggi. Itu dihadapkan dengan program baru Super Mikro dari pemerintah yang bunganya disubsidi sehingga nasabah hanya perlu membayar bunga 3%.
Kedua, menurunkan Batas Minimum Pemberian Kredit (BPMK) kepada pihak yang terafiliasi hanya 10%. Sunarso bilang, penurunan biaya dana bisa dilakukan dengan pemberian pinjaman dari BRI ke anak usaha.
Namun, dengan adanya BMPK maka BRI hanya bisa memberikan kredit ke seluruh anak usaha sebesar Rp 24 triliun.
Untuk itu, BRI telah mengajukan pelonggaran BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tujuan pemberdayaan ultra mikro. "Kami minta dilonggarkan misalnya, 10% hanya untuk PMN saja atau pada Pegadaian. Kalau tidak 10% untuk PNM dan Pegadaian," tambah Sunarso.
Ketiga, BRI akan mengusahakan mencari sumber pendanaan ke luar negeri jika dua langkah di atas belum bisa memurahkan bunga. Pendanaan akan dikemas dengan surat utang berbasis environmental, social and governance (ESG) atau ESG Bond. Pendanaan seperti ini akan lebih murah karena Holding Ultra Mikro memiliki banyak unsur pemberdayaan.
Baca Juga: BRI Catat Transaksi Pembayaran Menggunakan BRIZZI Capai Rp 6,8 Triliun pada 2021
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, penyaluran dana PKBL melalui holding ultra mikro bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat jika memang tujuan program PKBL tersebut untuk menyasar segmen mikro dan kecil.
BRI saat ini memiliki pangsa pasar yang besar untuk segmen mikro dan merata di berbagai daerah di Indonesia. "Jadi kalau tujuan PKBL untuk segmen mikro dan kecil, maka BRI pilihan yang tepat karena holding bank ini dapat menyasar ke ke segmen itu hingga ke berbagai daerah," jelas Trioksa.
Jika BRI terlibat dalam program PKBL tersebut, Trioksa memperkirakan akan berdampak meningkatkan pertumbuhan bisnis mikro kecil di BRI yang berwawasan lingkungan
Kendati begitu, dia berharap pemerintah perlu melibatkan bank pembangunan daerah (BPD) untuk program PKBL ini sehingga dapat mendorong BPD untuk aktif dalam pembangunan ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
