Reporter: Mona Tobing | Editor: Roy Franedya
JAKARTA. Kementerian Negara BUMN berjanji akan menyelesaikan masalah kepemilikan saham Asuransi Jiwa InHealth Indonesia dan Binajasa Abdikarya (Bijak) pada pertengahan tahun ini. Kejelasan kepemilikan saham ini akan dituangkan dalam peraturan pemerintah.
Untuk Asuransi InHealth, Kementerian BUMN sedang menggodok dua opsi. Pertama, sang induk, Asuransi Kesehatan (Askes) tetap boleh memiliki InHealth dengan porsi kepemilikan 30% saham. Sisanya, akan diserahkan ke pihak swasta.
Kedua, saham InHealth akan dimiliki konsorsium yang terdiri dari tiga sampai empat BUMN.
Dari dua pilihan tersebut, menurut Deputi Kementerian BUMN Bidang Jasa, Gatot Trihargo, pilihan konsorsium paling mungkin. "Jamsostek menjadi salah satu yang paling serius menjajaki rencana pembentukan konsorsium," ujar Gatot Trihargo. Jika konsorsium, pembentukannya paling lambat akhir 2013.
Direktur Utama Jamsostek, Elvyn G. Masassya, membenarkan rencana keikutsertaan Jamsostek dalam konsorsium InHealth guna mendukung sinergi asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan. Namun, keikutsertaan ini akan dipertimbangkan bila ada aturan hukum yang jelas.
strong>Penempatan investasi
Informasi saja, Asuransi InHealth merupakan anak usaha Askes dan Bijak, anak usaha Jamsostek. Masalah kepemilikan saham kedua perusahaan mengemukan sejak keluarnya Undang-Undang (UU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Nantinya, Askes dan Asabri akan dilebur menjadi BPJS kesehatan, sementara Taspen dan Jamsostek akan dilebur menjadi BPJS ketenagakerjaan .
Dalam aturan tersebut belum dipastikan apakah BPJS bisa memiliki anak usaha. Selain itu, tujuan bisnis berubah. Kedua anak usaha ini bertujuan komersial sementara BPJS bertujuan sosial.
Gatot menambahkan, Kementerian BUMN sedang mempertimbangkan agar Bijak tetap dimiliki dan dikelola BPJS ketenagakerjaan. Alasannya, Bijak bisa menjadi penyokong perolehan investasi dalam menutupi pembayaran klaim dan pemberian imbal hasil pada peserta. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Demi mengoptimalkan Bijak, Kementrian BUMN sedang melakukan kajian model bisnis dan sistem penempatan investasi. "Ini tergantung pembahasan dengan stakeholder, tapi kami memberi masukan, izinkan saja Jamsostek memiliki Bijak," terang Gatot.
Elvyn menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, Bijak bisa menjadi bentuk penyertaan investasi Jamsostek untuk mengejar imbal hasil dan manfaat lebih besar bagi masyarakat. "Kami masih menunggu kejelasannya. Kami menunggu instruksi pemegang saham," tukasnya.
BPJS akan mulai beroperasi pada 2014. Badan ini berfungsi meningkatkan kesejahteraan. Melalui program ini pemerintah berharap tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan, keselamatan kerja dan hari tua. Untuk mendanai program ini, pemerintah menyiapkan dana Rp 26 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
