CreditSights: Kredit Koperasi Desa Merah Putih Menekan Profitabilitas Bank BUMN

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang melibatkan perbankan BUMN dinilai berpotensi menekan profitabilitas bank, meski risiko gagal bayar secara langsung relatif rendah.

Dalam riset terbarunya bertajuk Indonesian Banks: Village Co-op Loans, A Year On tertanggal 22 September 2026, analis CreditSights Lim Ze Hao, CFA dan Pramod Shenoi mencatat, Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing telah menyalurkan sekitar Rp55 triliun kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) untuk pembiayaan KDMP hingga akhir Juni 2026.

Nilai tersebut setara dengan sekitar 3% dari total kredit bruto Bank Mandiri dan sekitar 6% dari total kredit bruto BNI. Kedua bank menilai risiko gagal bayar atas eksposur tersebut rendah dan belum membentuk biaya kredit atau provisi untuk pinjaman KDMP.

CreditSights mencatat, Bank Mandiri bahkan menerapkan bobot risiko 0% untuk eksposur tersebut, sedangkan BNI menggunakan bobot risiko yang lebih konservatif sebesar 50%.

Namun, rendahnya risiko kredit tidak serta-merta membuat pembiayaan KDMP tidak berdampak terhadap kinerja bank.

CreditSights menilai, pinjaman KDMP justru berpotensi menggerus net interest margin (NIM) dan return on assets (ROA) bank BUMN.

Pasalnya, pinjaman KDMP diberikan dengan bunga 6% per tahun dan tenor enam tahun. CreditSights memperkirakan NIM dari kredit KDMP saat ini hanya sekitar 1,4%, jauh di bawah NIM Bank Mandiri yang sekitar 4,4% dan BNI sekitar 3,6% pada kuartal II-2026.

Bahkan setelah memperhitungkan pendanaan yang lebih murah dari penempatan dana pemerintah, CreditSights memperkirakan NIM kredit KDMP turun dari sekitar 2,2% menjadi sekitar 1,4% setelah kenaikan suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

Dari sisi ROA, kredit KDMP juga dinilai dilutif. CreditSights memperkirakan ROA dari pinjaman tersebut saat ini hanya sekitar 0,7%, dibandingkan ROA BNI sekitar 1,4% dan Bank Mandiri 2,1% pada kuartal II-2026.

"Pinjaman KDMP bersifat dilutif terhadap NIM dan ROA," tulis Lim Ze Hao, CFA & Pramod Shenoi dalam risetnya, dikutip Rabu (23/9/2026).

Meski demikian, CreditSights melihat risiko gagal bayar langsung bagi bank BUMN relatif rendah karena mekanisme pembayaran kembali kredit memiliki dukungan dari jalur transfer pemerintah.

Pembayaran kredit KDMP dilakukan melalui pemerintah desa, sementara kerangka regulasi memberikan hak recourse kepada bank melalui jalur transfer pemerintah daerah.

Untuk 2026, pemerintah telah mengarahkan sekitar 58% alokasi Dana Desa atau sekitar Rp34,57 triliun dari Rp60,57 triliun untuk pembayaran kembali kredit KDMP.

Namun, CreditSights menilai risiko administratif tetap perlu diperhatikan. Keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan migrasi kredit ke Stage 2, pembentukan provisi sementara, serta tekanan terhadap pendapatan bank.

CreditSights juga menilai keberlanjutan operasional koperasi secara mandiri masih perlu diuji. Jika arus kas koperasi tidak sesuai harapan, kemampuan pembayaran pada akhirnya tetap bergantung pada mekanisme dukungan pemerintah.

Dari sisi pertumbuhan kredit, program KDMP memang turut mengerek pertumbuhan kredit bruto Bank Mandiri dan BNI.

CreditSights mencatat hingga kuartal II-2026, pertumbuhan kredit BNI mencapai sekitar 24% yoy, sedangkan Bank Mandiri sekitar 19% yoy. Namun, jika kredit KDMP dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan kredit BNI diperkirakan hanya sekitar 17%, sementara Bank Mandiri sekitar 15%.

CreditSights memperkirakan pertumbuhan kredit kedua bank akan melambat ke kisaran low-teens pada semester II-2026.

Di sisi lain, jika program KDMP memasuki fase lanjutan untuk pembangunan sekitar 40.000 unit yang tersisa pada 2027, program tersebut berpotensi kembali memberikan dorongan sementara terhadap pertumbuhan kredit. Namun, CreditSights menilai tambahan pertumbuhan tersebut tetap dibarengi potensi tekanan terhadap margin dan profitabilitas bank.

Secara keseluruhan, CreditSights memperkirakan kebutuhan pendanaan program KDMP mencapai sekitar Rp240 triliun.

Program tersebut menargetkan pembangunan sekitar 80.000 pusat layanan ekonomi desa. Setiap koperasi dapat memperoleh pinjaman hingga Rp3 miliar, terdiri dari Rp2,5 miliar untuk konstruksi dan Rp500 juta untuk kebutuhan operasional, dengan tenor enam tahun dan bunga 6%.

Hingga Juli 2026, sebanyak 15.845 pusat layanan koperasi telah terbangun, sementara 19.539 unit lainnya masih dalam proses konstruksi. Pemerintah kemudian menyesuaikan target operasional akhir 2026 menjadi sekitar 40.000 unit.

Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Keuangan sebelumnya menempatkan dana Rp200 triliun di bank-bank BUMN pada September 2025. Penempatan tersebut terdiri dari Rp 55 triliun masing-masing di Bank Mandiri, BNI dan BRI, Rp25 triliun di BTN serta Rp 10 triliun di BSI. Penempatan tersebut kemudian diperpanjang hingga Juli 2027.

CreditSights menilai, secara keseluruhan KDMP memberikan risiko kredit langsung yang rendah bagi bank BUMN karena dukungan mekanisme pembayaran pemerintah. Namun, bank tetap menghadapi tekanan dari sisi profitabilitas karena harus menyalurkan kredit dengan imbal hasil yang lebih rendah.

CreditSights juga menilai, kondisi tersebut sejalan dengan pandangannya sejak Juni 2025 bahwa bank BUMN akan menghadapi peningkatan penyaluran kredit berbasis kebijakan (policy-directed lending) dengan tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Meski demikian, posisi modal dan operasional Bank Mandiri serta BNI dinilai relatif kuat dan dukungan pemerintah menjadi faktor mitigasi utama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News